SOLOPOS.COM - Ilustrasi macet di gerbang tol Cipali Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (JIBI/Solopos/Antara/Dedhez Anggara)
Tahun baru 2016 diwarnai ancaman kemacetan parah setelah terjadinya hal serupa menjelang Natal 2015. Kini, Dirjen Perhubungan Darat telah mundur.
Solopos.com, JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Djoko Sasono mundur pasca-kemacetan panjang libur Natal 2015. Sebelumnya, Rabu (23/12/2015) malam, tak disangka keluhan membanjir di media sosial atas kemacetan yang terjadi di sejumlah jalan tol di Jakarta. Sekejap, rest area dipadati pengunjung yang lelah menunggu jalanan lancar.
Pemandangan itu mudah ditemui di tol Halim arah Cikampek yang padat merayap, tol Bintaro arah Cikunir mengalami kepadatan serius, dan tol Priok arah Cawang pun juga mengalami kepadatan. Kemudian disusul kepadatan di tol Pondok Gede Barat KM 4 arah Cikampek.
Kemacetan ini ternyata mengundang banyak spekulasi dari masyarakat yang mengatakan pemerintah tidak siap dalam menghadapi libur Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Akibatnya, segala cara dilakukan, mulai petugas terus disiagakan dan berpatroli untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik. Banyaknya pengendara pribadi yang hendak berlibur keluar Jakarta dalam waktu yang bersamaan adalah penyebabnya.
Kemacetan ini ternyata mengundang banyak spekulasi dari masyarakat yang mengatakan pemerintah tidak siap dalam menghadapi libur Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Akibatnya, segala cara dilakukan, mulai petugas terus disiagakan dan berpatroli untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik. Banyaknya pengendara pribadi yang hendak berlibur keluar Jakarta dalam waktu yang bersamaan adalah penyebabnya.
Sehari kemudian, Kementerian Perhubungan mendapatkan surat permohonan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) yang meminta pelarangan bagi angkutan barang untuk beroperasi. Saat itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyetujuinya dan menandatangani per 25 Desember 2015.
Keputusan mendadak ini kembali menuai kontra di mana para pengusaha truk angkutan barang merasa menjadi kambing hitam atas kemacetan panjang beberapa waktu lalu. Merasa dirugikan atas keputusan mendadak tersebut muncul berbagai spekulasi lainnya yang menyebabkan Kementerian Perhubungan angkat bicara.
Terdengar penjelasan dari kedua belah pihak terkait kemacetan yang terjadi dan keputusan adanya surat edaran pelarangan angkutan barang. Tanya jawab pun diberikan kepada awak media yang ingin bertanya lebih lanjut. Kala itu, tiga pertanyaan yang diajukan secara jelas dipaparkan oleh Dirjen Darat dan Kakorlantas.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Condro Kirono mengatakan kemacetan itu terjadi akibat lonjakan sebesar 20%. Menurutnya, pelarangan ini dapat membantu seperti saat libur Lebaran. Memang ada protes dari pengusaha angkutan barang, namun pihaknya meminta kelapangan hati untuk menerima keputusan itu guna kelancaran jalan.
“Pengalaman di lapangan truk trailer sangat mengganggu karena kalau ada kerusakan akan memperparah kemacetan seperti yang terjadi di KM 33. Sehingga seperti pengalaman lebaran ini sangat membantu. Kami juga telah berkordinasi dengan Organda meminta kelonggaran hatinya dan sudah saya sampaikan dengan menelepon langsung,” ucapnya.
Djoko pun menyatakan hal yang sama meminta kepada pengusaha angkutan barang untuk memenuhi aturan yang telah disepakati tersebut agar masyarakat dapat lebih khusyuk beribadah dan tertib lagi. “Lonjakan kendaraan kemarin memang sangat padat karena ada libur empat hari dan akan ada libur empat hari lagi di pekan depan. Untuk itu kiranya kami perlu mengambil langkah untuk menghindari kejadian lalu di pekan depan,” terang Djoko.
Setelah itu, akhir kalimat Djoko membuat kaget semua orang di ruangan. Dirinya seketika menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di Kantor Kementerian Perhubungan malam itu pada pukul 19.56 WIB. Pegawai Kemenhub sendiri yang tidak tahu menahu Djoko akan berkata seperti itu juga kaget.
Di akhir penjelasan Djoko berkata, ”Pengalaman yang tidak baik ini dan kejadian kemarin membuat masyarakat merasa tidak nyaman sehingga saya merasa bertanggung jawab karena sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Ini tanggung jawab saya.”
Suasana pun hening hingga konferensi pers ditutup. Seusai beranjak dari kursinya, awak media langsung menyerbu dan bertanya alasan dirinya mengundurkan diri. “Saya akan sampaikan besok pagi ke Menteri Perhubungan dan tembusan ke Presiden RI karena SK-nya [dari] Presiden,” tegasnya.
Dia mengatakan dirinya harus bertanggung jawab atas kejadian kemarin yang membuat masyarakat tidak nyaman sehingga dirinya sebagai Dirjen Darat yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Djoko pun tidak menjelaskan secara detail alasan mengapa dia mengundurkan diri.
“Hal ini karena banyak sekali spekulasi dari masyarakat yang tidak nyaman dan saya harus mengatakan bahwa ini kesalahan Dirjen Perhubungan Darat,” ujarnya.
Dia mengaku mengundurkan diri tidak berada dalam posisi yang tertekan dari pihak manapun. Dirinya juga berharap pengunduran diri bisa dimulai sejak dia mengumumkan hal tersebut. “Ini tanggung jawab saya sebagai Dirjen Perhubungan Darat yang gagal dan jelas seperti yang saya katakan tadi. Cukup itu saja,” katanya.
Saat ditanya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Julius Adravida (JA) Barat mengatakan dirinya juga kaget mendengar pernyataan Dirjen Perhubungan Darat. Sebelumnya, Barata tidak mendengar apapun tentang mundurnya Dirjen Perhubungan Darat tersebut. Pihaknya menanggapi Kementerian Perhubungan mendapat informasi dari media tentang pernyataan berhentinya Saudara Djoko Sasono dari jabatan Dirjen Perhubungan Darat.
Kementerian Perhubungan menganggap hal itu adalah hak pribadi, dan menghargai keputusan tersebut. “Kami akan tetap berkoordinasi dengan Korlantas Mabes Polri dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk mengurangi kemacetan akibat padatnya arus lalu lintas pada musim liburan Natal dan tahun baru kali ini,” ucapnya.
Dia mengatakan Kemenhub berharap Korlantas untuk lebih siap melakukan rekayasa lalu lintas pada arus puncak. Begitu juga dengan Operator Jalan Tol untuk pengaturan di gerbang tol yang lebih efektif.
Sementara itu, politikus PAN, Ahmad Bakri, menanggapi pengunduran diri ini dari sudut pandang berbeda. Meskipun merupakan hak pribadi, pengunduran diri ini tak membawa perbaikan apa-apa. Justru, sudah seharusnya bagi Djoko untuk memperbaiki keadaan darurat ini sebelum mundur.
“Lalu apa yang kita dapatkan dari pengunduran diri ini? Tidak ada. Seharusnya perbaiki ini dulu, baru mengundurkan diri,” katanya dalam dialog dalam dialog live di Metro TV, Minggu (27/12/2015).