SOLOPOS.COM - Hentikan Perploncoan (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto/ilustrasi)
Tahun ajaran baru membuat Dewan Pendidikan mulai memantau sejumlah pungutan di sekolah negeri.
Solopos.com, SOLO–Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) akan memantau kasus pungutan liar di sekolah-sekolah negeri memasuki Tahun Ajaran 2016/2017 ini. Hal itu ditegaskan Ketua DPKS, Joko Riyanto, ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (12/7/2016).
Namun Joko mengakui hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan keluhan atau laporan terkait adanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri. “Mungkin baru bisa terlihat nanti kalau sudah mulai KBM (kegiatan belajar mengajar). Kami akan pantau. Karena biasanya setelah MOS (masa orientasi siswa), siswa atau orang tua siswa baru dikumpulkan untuk membahas itu,” ujarnya.
Joko juga menegaskan kembali larangan pungutan liar terhadap siswa atau orang tua siswa oleh sekolah negeri, termasuk oleh SMA negeri. “Untuk jenjang SMA negeri juga tidak boleh ada pungutan. Apalagi kalau sampai pungutan tersebut sampai menyentuh siswa gakin (dari keluarga miskin), itu tidak diperbolehkan,” jelas dia.
Joko menambahkan jika memang sekolah membutuhkan dana lebih lantaran dana bantuan dari pemerintah dinilai tidak mencukupi, bisa meminta sumbangan dari masyarakat.
“Misalnya, kalau ada program-program yang kaitannya untuk peningkatan mutu pendidikan, termasuk peserta didik,” katanya. Namun sesuai ketentuannya, lanjut dia, sumbangan tersebut semestinya bersifat sukarela dan tidak mengikat.
“Terkait sumbangan juga harus dibahas bersama yang melibatkan pihak sekolah, komite sekolah, dan para orang tua siswa,” tambahnya.
Penarikan sumbangan, ungkap Joko, diharapkan juga tidak menyentuh siswa gakin. “Khusus siswa gakin tidak boleh dibebani, harus gratis total,” tegasnya.