SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengungkap bahwa mayoritas masyarakat masih percaya Pemilu Serentak 2019 berjalan Jujur, Adil, Bebas, Langsung, dan Rahasia (jurdil). Hanya 27% masyarakat yang menganggap Pilpres 2019 tidak/kurang jurdil.
Dalam survei yang digelar di seantero Tanah Air dengan 1.220 responden ini, terungkap bahwa masyarakat puas pada jalannya praktik demokrasi baik dalam pemilu legislatif (pileg), maupun pemilu presiden (pilpres).
Untuk pileg, 13 persen responden berpendapat penyelenggaraannya sangat jurdil, 55 persen cukup jurdil, 23 persen kurang jurdil, sementara 5 persen berpendapat tidak jurdil sama sekali.
Sedangkan untuk pilpres, 14 persen responden berpendapat penyelenggaraannya sangat jurdil, 55 persen cukup jurdil, 22 persen kurang jurdil, sementara 5 persen berpendapat pilpres 2019 tidak jurdil sama sekali.
“Jadi anggapan bahwa pemilu 2019 tidak berlangsung jurdil tidak sejalan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia,” ujar Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas di Kantor SMRC, Minggu (16/6/2019).
Kendati demikian, Abbas mengungkap bahwa persepsi jurdil masyarakat terhadap hasil Pemilu 2019 ternyata mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya.
Sebelumnya, 73,1 persen masyarakat menganggap Pemilu 2004 jurdil, kemudian 67,1 persen pada pemilu 2009, sempat naik menjadi 70,7 persen pada 2014, dan kembali turun pada pemilu 2019 menjadi 69 persen.
Selain itu, indeks kepuasan terhadap demokrasi pun anjlok. Walaupun 7 persen responden mengaku sangat puas, 59 persen cukup puas, 26 persen kurang puas, dan hanya 4 persen tidak puas terhadap penyelenggaraan demokrasi.
“Sejak Januari 2019, sebanyak 69 persen responden mengaku puas dengan proses demokrasi. Meningkat menjadi 72 persen pada Februari dan 74 persen pada April, tapi turun menjadi 66 persen di periode Mei-Juni ini,” tambahnya.
Abbas mengungkapkan penurunan kepuasan terhadap demokrasi ini merupakan konsekuensi dari beberapa indikator yang tampak memburuk dibandingkan hasil survei periode sebelumnya atau periode pemilu 2014.
Misalnya, tingkat ketakutan masyarakat untuk bicara politik dari 17 persen menjadi 43 persen. Kemudian, masyarakat yang semakin takut pada perlakuan semena-mena dari aparat penegak hukum pun meningkat, dari 24 persen menjadi 38 persen.
Sementara, anggapan masyarakat bahwa pemerintah kerap mengabaikan konstitusi cenderung stagnan di 28 persen. Tetapi, ketakutan masyarakat untuk berorganisasi meningkat dari 10 persen menjadi 21 persen. Ketakutan masyarakat menjalankan ajaran agama secara bebas pun meningkat, dari 7 persen menjadi 25 persen.