SOLOPOS.COM - PELANTIKAN WALIKOTA JAKARTA UTARA Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo (kanan) menyematkan tanda jabatan Walikota Jakarta Utara kepada Heru Budi Hartono (kiri) saat pelantikan dan pengambilan sumpah di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/1). Heru Budi Hartono menjadi Walikota Jakarta Utara menggantikan Bambang Sugiono yang saat ini menempati jabatan baru sebagai Asisten Sekda bidang kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Solopos.com, JAKARTA — Hasil survei dari Algoritma Research & Consulting menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju kursi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta diisi sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo.
Hal itu terlihat dalam survei yang dilakukan Algoritma, saat responden diberi pertanyaan mengenai sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi, sebanyak 55,7% menyatakan tidak setuju, hanya 38,1% yang setuju, sedangkan lainnya tidak tahu dan tidak menjawab.
Mayoritas masyarakat juga tidak setuju dengan Pj Gubernur DKI Jakarta diisi oleh sosok yang dekat dengan Anies Baswedan. Sebanyak 49,3% menyatakan tidak setuju, 44,5% menyatakan setuju, sedangkan sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.
Seperti diketahui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dipilih untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru akan memimpin DKI Jakarta setelah masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada 16 Oktober 2022.
Seperti diketahui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dipilih untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru akan memimpin DKI Jakarta setelah masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada 16 Oktober 2022.
Baca Juga: PDIP Dorong Penjabat Gubernur DKI Berani Mengeksekusi Program
Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Politik Algoritma Research & Consulting, Aditya Perdana, mengatakan saat ini publik relatif tidak mengenal Heru Budi Hartono yang dipilih menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Tingkat popularitas Heru Budi Hartono hanya 26,7%.
“Publik memberikan persetujuan yang sangat tinggi terhadap beberapa kriteria kemampuan yang sebaiknya dipenuhi Penjabat Gubernur DKI seperti kemampuan berkomunikasi sosial politik dengan baik 99%, figur pemersatu 96%, netral dari politik identitas 94%, dan sosok yang dapat bersinergi dengan Kemendagri dan DPR guna menyelesaikan revisi UU DKI karena telah terbit UU Ibu Kota Negara 87%,” jelas Aditya dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Minggu (9/10/2022).
Dia menyampaikan masyarakat juga berharap Pj Gubernur DKI Jakarta juga harus berpengalaman dalam bidang legislasi, pernah menjabat Gubernur provinsi lain, dan berpengalaman dalam mengawal Pemilu dan Pilkada. Kecakapan dan pengalaman PJ gubernur juga menjadi perhatian utama masyarakat Jakarta dibandingkan karakteristik kedekatan politik maupun primordial.
Baca Juga: Wagub DKI Tanggapi Anies Dideklarasikan Capres oleh Nasdem
“Persetujuan politik masyarakat terhadap faktor kecakapan relatif tinggi dibandingkan kedekatan dengan gubernur sebelumnya, kedekatan presiden, maupun keharusan latar belakang orang Betawi asli,” jelasnya.
Faktor kecakapan ini ditekankan oleh publik karena ternyata mayoritas masih memiliki harapan terhadap Provinsi DKI Jakarta sekalipun nantinya sudah tidak berstatus sebagau ibu kota negara.
Dalam survei ini juga disebutkan, ada dua hal utama yang diharapkan masyarakat terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta. Pertama, bisa menata infrastruktur pendukung Jakarta sebagai pusat perekonomian. Kedua, menyiapkan regulasi terkait perubahan status ibu kora merupakan agenda prioritas yang penting dilakukan Pj gubernur dalam rangka transaisi Jakarta.
“Kami melihat perkembangan berita bahwa bapak Heru Budi Hartono dinyatakan terpilih menjadi Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Tentunya kita semua menunggu hingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres penjukkan tersebut,” ungkap Aditya.
Baca Juga: Soal Capres-Cawapres PDIP, Hasto: Kata Bu Mega Sabar Saja, Tunggu Saatnya
Menurutnya, sambil menunggu terbitnya Keppres terkait Penjabat Gubernur DKI Jakarta, ini penting juga untuk menggaris bawahi bahwa publik memiliki harapan besar terhadap calon Pj Gubernur DKI Jakarta.
“Secara spontan, responden menyebutkan sosok atau figur yang merakyat, tegas, jujur, amanah, dan memiliki kinerja yang baik sebagai Pj Gubernur yang akan datang. Mengunggi berbagai karakter atau atribusi lainnya,” jelasnya.
Survei Algoritma ini ditujukan terhadap 420 responden yang tersebar di enam wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Hasil survei mewakili pendapat masyarakat Jakarta usia dewasa atau pemilih 17 tahun ke atas. Margin of error diperkirakan +/- 4,7 % pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengumpulan data dilakukan pada 27 September s/d 3 Oktober 2022, melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner.