SOLOPOS.COM - Ilustrasi kotak suara dalam pemilihan umum. (Freepik.com)
Solopos.com, SOLO–Dinas Pendidikan Solo terus memberikan arahan bagi para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Solo agar tetap netral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kepala Dinas Pendidikan Solo Dian Rineta, mengatakan salah satu upayanya adalah terus mengingatkan dan membacakan mengenai netralitas ASN setiap apel pagi.
“Khusus untuk guru-guru ASN di Solo juga telah kami arahkan untuk membuat pakta integritas agar semua guru ASN di Solo ini netral. Kami juga menerjunkan tim pengawas di berbagai kesempatan kegiatan di sekolah,” tutur Dian saat diwawancara wartawan seusai peresmian Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Jenjang SMP, Jumat (24/11/2023).
Dian menambahkan Dinas Pendidikan Solo juga telah mengeluarkan kebijakan bagi guru atau tenaga pendidik agar mengambil cuti sementara jika pasangan hidup mereka mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif maupun terlibat dalam Pemilu 2024 mendatang.
Dian menambahkan Dinas Pendidikan Solo juga telah mengeluarkan kebijakan bagi guru atau tenaga pendidik agar mengambil cuti sementara jika pasangan hidup mereka mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif maupun terlibat dalam Pemilu 2024 mendatang.
Tugas pengawas yang diterjunkan setiap kegiatan di sekolah adalah mengawasi agar tidak ada guru ASN yang berfoto dengan pose-pose merujuk keberpihakan kepada partai politik maupun pasangan calon.
Sementara itu, menurut Dian, akan ada ketidaknetralan dari para guru ASN jika pasangan hidup mereka maju sebagai Caleg.
Saat ini sudah ada tujuh guru yang mengajukan cuti karena pasangan hidup mereka mengajukan diri menjadi Caleg. Dian mengaku mereka semua sudah siap mengajukan cuti selama masa kampanye berlangsung.
“Sejauh ini sudah ada tujuh yang lapor, baik itu istri dan suaminya yang akan maju Caleg. Dari tujuh itu sepertinya juga ada pengawas sekolah yang mengajukan cuti,” ungkap dia.
Disdik secara tegas juga melarang politikus untuk melakukan kampanye di sekolah. Menurut dia, sekolah di Solo harus fokus ke pembelajar, bukan untuk aktivitas politik. Salah satu upaya menjaga kenetralan ini mulai dari larangan pembagian stiker hingga ikut berpartisipasi.
Upaya ini adalah menjaga agar kampanye menjelang Pemilu 2024 tidak sampai menyasar dan mengganggu aktivitas sekolah meskipun para guru kemungkinan menjadi target kampanye.
Dian menegaskan meskipun kedok kampanye tersebut berupa edukasi politik, tidak perlu sampai ke sekolah.
“Kami di Disdik itu menangani SD-SMP, kami rasa anak-anak juga belum punya hak pilih juga, khususnya yang SMP,” kata dia.