SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)
JAKARTA–Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) menuding Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan ikut memberikan kontribusi kerusakan hutan dengan mengobral izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada sejumlah perusahaan besar di Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama STN dan PRD terkait tudingan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengenai perambahan hutan beberapa hari lalu di Provinsi Jambi. Agus Jabo Priyono, Ketua Umum PRD, mengatakan kementerian tersebut mengobral izin HTI sehingga ikut merusak hutan.
“Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan justru mengobral izin HTI kepada sejumlah perusahaan besar, sehingga hampir 1 juta hektar hutan di Indonesia rusak setiap tahunnya,” demikian Jabo dalam siaran pers di Jakarta, yang dikutip Minggu (25/11/2012).
Tudingan antara keduanya muncul terkait dengan kedatangan kelompok masyarakat, terutama para petani, dari Jambi ke Jakarta pada pekan ini. Mereka menuntut lahan mereka dikembalikan karena bersengketa dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) sebagai pengelola hutan harapan. Menurut Kementerian Kehutanan, perambah hutan membuka lahan dengan cara menebang dan dibakar untuk ditanami sawit.
“[Perambah] harus segera dikeluarkan dari kawasan hutan dan dipindahkan ketempat lain,” ujar Zulkifli seperti dikutip Antara, usai melakukan kunjungan di hutan restorasi ekosistem Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi pada pekan ini.
Walaupun demikian, STN dan PRD menyatakan konservasi hutan yang dilakukan Kementerian Kehutanan hanyalah kedok palsu untuk memberikan area tersebut kepada perusahaan melalui program REDD+. Agus menuturkan Zulkifli, yang juga politisi asa PAN itu, diduga melanggar konstitusi terkait dengan tidak diberikannya hasil bumi dan kekayaannya kepada kesejahteraan rakyat.
Pada pekan ini, para petani Jambi melakukan aksi demonstrasi ke DPR RI terkait dengan konflik lahan antara masyarakat dengan PT REKI. Mereka juga mendirikan tenda di depan kantor Kementerian Kehutanan, di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Masyarakat dari provinsi tersebut mendapatkan upaya advokasi oleh STN dan PRD.