SOLOPOS.COM - Halaman Soloraya Harian Umum Solopos edisi Kamis, 11 Desember 2014
Solopos.com, SOLO – Seratusan warga Klaten yang terdiri atas Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak), orang tua siswa, dan beberapa mahasiswa mendatangi DPRD Klaten, Rabu (10/12/2014).
Mereka mengadukan kondisi pendidikan di Klaten, salah satunya masih ada pungutan kepada orang tua siswa untuk kebutuhan sekolah.
Kabar itu jadi headline halaman Soloraya Harian Umum Solopos hari ini, Kamis, 11 Desember 2014. Kabar lain, Forum Pembaharuan Desa (FPD) mengkritik kebijakan Pemkab Sukoharjo yang kembali mengalokasikan anggaran cukup besar senilai Rp9,6 miliar untuk pembangunan taman di kawasan elite Solo Baru.
Simak rangkuman berita Soloraya Harian Umum Solopos edisi Kamis, 11 Desember 2014, berikut;
PENATAAN SOLO BARU: Rp9,6 Miliar untuk Taman, Warga Berang
Forum Pembaharuan Desa (FPD) mengkritik kebijakan Pemkab Sukoharjo yang kembali mengalokasikan anggaran cukup besar senilai Rp9,6 miliar untuk pembangunan taman di kawasan elite Solo Baru.
Kebijakan itu dinilai sangat timpang lantaran anggaran yang dialokasikan ke desa-desa di Kota Makmur selama ini tak kunjung beranjak di kisaran Rp80 juta/tahun. Ketua Umum FPD Nasional, Agus Tri Raharjo, mengatakan hal itu mencerminkan keberpihakan Pemkab kepada masyarakat luas sangat rendah.
PERSOALAN PASAR: Undian Kios dan Los Bikin Bingung Pedagang
Undian penempatan los dan kios Pasar Gawok, Kecamatan Gatak banyak menuai komplain pedagang. Hal ini karena sejumlah los pedagang yang selama ini satu paket menjadi terpisah lantaran mendapatkan undian secara terpisah.
Salah satu pedagang makanan, Sukarti, mengaku mendapatkan nomor undian 183 dan 205. Setelah ia lihat lokasinya, rupanya los yang satu dengan los yang satunya lagi terpisah cukup jauh. Padahal, sejak awal los miliknya tersebut satu paket untuk jualan makanan.
“Nah kalau terpencar seperti ini, gimana saya berjualan. Los yang satu untuk makanan olahan, los yang satunya untuk meja makan pembeli, kalau terpisah ya repot kan,” paparnya saat ditemui Espos di Pasar Gawok, Rabu (10/12).
Sukarti menjelaskan, dua los miliknya itu adalah milik dia dan suaminya. Lantaran sejak lama sudah satu paket untuk jualan makanan, ia meminta agar lokasi losnya dikembalikan seperti semula, yakni berjajar berurutan.
“Saya sudah bilang kepada petugas, katanya aturannya memang undian. Tapi, kalau malah seperti ini, ya saya enggak bisa jualan,” paparnya.
Hal serupa juga dialami Yami. Pedagang mi ayam ini juga mendapatkan nomor undian yang tak berurutan yang membuat dua losnya terpisah di lokasi yang berbeda.
(Baca Juga: Setelah Surat Izin Palsu, Undian Kios Pasar Gawok Bingungkan Pedagang)
PANAHAN TRADISIONAL: Jaga Tradisi, Berharap Kembali Digelar di PON
Suharno, 59, menghela nafas sembari memejamkan mata ketika bersila di Lapangan Bonyokan, Jatinom, Rabu (10/12). Tak berselang lama, pria asal Kecamatan Wedi, Klaten yang mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan blangkon tersebut mengambil anak panah dan busur kemudian melenturkan ke sasaran berjarak sekitar 30 meter.
Beberapa anak panah yang ia lenturkan menancap pada target berupa bandul terikat kencang dengan panjang sekitar 50 sentimeter. “Saya sudah 25 tahun ikut memanah, ya hobi ya jadi atlet. Saya pernah meraih medali emas,” ujar dia.
Dia pun lantas memberikan penjelasan dalam membidik target. “Yang jelas membiasakan jujur, disiplin dan rajin berlatih. Hati juga harus tenang. Kalau mau memanah dari rumah sudah ada masalah, atine kudu menep [hatinya harus tenang],” ungkapnya.
PERMASALAHAN PENDIDIKAN: Banyak Pungutan, Warga Mengadu ke Dewan
Seratusan orang warga Klaten yang terdiri atas Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak), orang tua siswa, dan beberapa mahasiswa mendatangi DPRD Klaten, Rabu (10/12). Mereka mengadukan kondisi pendidikan di Klaten, salah satunya masih ada pungutan kepada orang tua siswa untuk kebutuhan sekolah.
Kedatangan mereka diterima Komisi IV DPRD Klaten di Ruang Sidang Paripurna. Saat itu, ada sembilan orang anggota DPRD yang mendengar aspirasi mereka yang dipimpin Sekretaris Komisi IV, Eko Prasetyo.
“Kedatangan kami hari ini [Rabu] di DPRD untuk mengadukan masih banyaknya pungutan liar di sejumlah sekolah seperti pengadaan seragam, bukubuku pendamping, dan pungutan biaya les. Padahal, sudah ada dana BOS [Bantuan Operasional Sekolah] dari pemerintah pusat untuk operasional pendidikan di sekolah,” kata Koordinator Formas Pepak, Purwanti, saat mengutarakan kedatangannya di depan anggota DPRD, Rabu.
(Baca Juga: Formas Pepak: Guru di Klaten Seperti Pedagang)