SOLOPOS.COM - Solopos Hari Ini Rabu (18/1/2017)
Solopos hari ini mengabarkan KPK memeriksa 68 PNS Klaten terkait jual beli jabatan.
Solopos.com, SOLO– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Klaten terkait dugaan jual-beli jabatan yang menyeret Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka.
Sebanyak 32 PNS diperiksa di Mapolres Klaten, Selasa (17/1/2017). Sebelumnya, pada Selasa-Rabu (3-4/1/2017), 36 PNS juga dimintai keterangan terkait kasus dagang jabatan. Kasus ini menyeret dua tersangka yaitu Hartini dan mantan Kepala Seksi (Kasi) SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten Suramlan.
KPK memeriksa 68 PNS Klaten terkait kasus jual beli jabatan menjadi headline Harian Umum Solopos hari ini, Rabu (18/1/2017). Harian Umum Solopos hari ini juga mengabarkan lomba dayung di Kali Pepe, rute Solo-Bangkok jadi target berikutnya di Bandara Adi Soemarmo, dan paket reformasi hukum.
KPK memeriksa 68 PNS Klaten terkait kasus jual beli jabatan menjadi headline Harian Umum Solopos hari ini, Rabu (18/1/2017). Harian Umum Solopos hari ini juga mengabarkan lomba dayung di Kali Pepe, rute Solo-Bangkok jadi target berikutnya di Bandara Adi Soemarmo, dan paket reformasi hukum.
Simak cuplikan kabar Harian Umum Solopos hari ini, Rabu:
LOMBA DAYUNG : Berlomba untuk Melestarikan Kali Pepe
Suasana mendung tak menyurutkan langkah Lurah Jebres itu untuk ikut berpartisipasi. Ia adalah satu-satunya perempuan di antara seluruh peserta dari 12 tim dayung. Dalam balapan melintasi kali sepanjang 200 meter bolak-balik itu, Sulistiarini bersama tim Jebres berhadapan tim tuan rumah Sudiroprajan pada race pertama.
Masing-masing tim terdiri atas lima orang. Tim Sudiroprajan mengenakan kaus warna merah marun. Sementara tim Jebres mengenakan kaus warna merah cerah, termasuk Sulistiarini.
Perlombaan semakin menarik karena Lurah Sudiroprajan, Daliman, turut serta sebagai peserta menjadi lawan Sulistiarini. Start lomba berada di selatan Jembatan Pasar Gede. Kibaran bendera dari Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo menandakan lomba dimulai.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
TRANSPORTASI UDARA : Rute Solo-Bangkok Jadi Target Berikutnya
Rute internasional Solo-Kuala Lumpur kembali beroperasi di Bandara Adi Soemarmo Solo, Selasa (17/1/2017). Hal ini diharapkan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Kota Bengawan. Ke depan ditargetkan rute lain yaitu Solo-Bangkok, Thailand bisa dibuka.
Head of Communications Airasia Indonesia, Baskoro Adiwiyono, mengatakan rute yang sempat ditutup pada 21 Juli 2016 ini kembali dioperasikan karena tingginya permintaan masyarakat. Airasia berharap dengan rute internasional ini tingkat kunjungan wisman meningkat. Hal ini mengingat Kuala Lumpur merupakan hubatau pengumpul Airasia yang menghubungkan lebih dari 200 destinasi di Asia, Afrika, dan Australia.
”Permintaan Solo-Kuala Lumpur sangat bagus sehingga manajemen kembali membuka rute ini untuk meningkatkan wisatawan inbound dan outbound. Hal ini tercermin pada penerbangan perdana yang peminatnya cukup tinggi, yakni 150 orang datang ke Solo dan 139 orang dari Solo,” ungkap Head of Ground Operations and Customer Management, Patria Bayuaji, kepada wartawan di ruang tunggu keberangkatan internasional Bandara Adi Soemarmo, Selasa.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
PAKET REFORMASI HUKUM : Bantuan Hukum & Polmas Jadi Perhatian
Pemerintah menyiapkan tiga agenda reformasi hukum tahap II yang meliputi penataan regulasi, pemberian bantuan hukum, dan pengembangan pemolisian masyarakat (polmas). Lewat paket reformasi hukum, pemerintah ingin memperluas jangkauan bantuan hukum kepada msyarakat kecil.
”Selama ini banyak keluhan dari masyarkat kecil yang merasa termarginalkan untuk mendapatkan suatu rasa kedilan dan keamanan,” kata Menkopolhukam Wiranto dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Pemerintah berupaya memberikan akses agar masyarakat kecil dapat memperoleh bantuan hukum yang terjangkau ketika mereka mengalami masalah hukum.Wiranto menjelaskan agenda reformasi hukum juga menyasar polmas untuk ketiga membangun rasa aman di masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3/2015 tentang Pemolisian Masyarakat, polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sedangkan pengemban polmas adalah setiap anggota Polri.
”Kami ingin melakukan ini lebih cepat sehingga kesan pemerintah tidak hadir, kesan pemerintah tidak memedulikan masyakat betul-betul itu anggapan salah padahal setiap saat kita memikirkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera, aman dan terlindungi,” ujar politikus Partai Hanura itu.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/