Dhima Wahyu Sejati / Gigih Windar Pratama / Bayu Jatmiko Adi / Newswire / Rohmah Ermawati | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Koran Solopos edisi Selasa (29/8/2023).
Solopos.com, SOLO–Ulasan tentan pinjaman online atau pinjol ilegal masih menjadi masalah meski tak kurang-kurangnya upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan intensitas memeranginya diangkat menjadi headline Harian Umum Solopos edisi Selasa (29/8/2023).
Diberitakan Solopos hari ini, pada Mei 2023, OJK telah menindaklanjuti 155 platform pinjol ilegal, artinya hingga saat ini sudah ada 1.018 pinjol ilegal yang sudah ditutup. OJK menyebut, pinjol ilegal merugikan masyarakat hingga Rp138 triliun dalam kurun waktu 2007-2022.
Ironisnya, beberapa waktu lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari, menyebut guru, korban PHK, dan ibu rumah tangga merupakan korban pinjol ilegal terbanyak di Indonesia. “Ada salah satu survei independen korbannya itu nomor satu paling banyak guru, kasihan ya. Kemudian korban PHK, jadi orang yang butuh, terus ibu rumah tangga. Jadi itu kasihan banget, sangat rentan,” kata Friderica dikutip dari bisnis.com, Senin (28/8/2023).
Sektor pendidik memang sedang disorot, mulai standar gaji yang masih minim jika yang bersangkutan bukan berstatus ASN hingga kans pengangkatan untuk para guru honorer yang belum kunjung jelas. Khusus untuk guru honorer, berdasarkan catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saat ini di Indonesia mencapai 2,3 juta orang.
Sektor pendidik memang sedang disorot, mulai standar gaji yang masih minim jika yang bersangkutan bukan berstatus ASN hingga kans pengangkatan untuk para guru honorer yang belum kunjung jelas. Khusus untuk guru honorer, berdasarkan catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saat ini di Indonesia mencapai 2,3 juta orang.
Espos bertemu dengan salah satu guru SMP di Solo yang pernah punya pengalaman meminjam di pinjol ilegal. Guru yang meminta identitasnya disamarkan ini, sebut saja namanya Tia, mengatakan awalnya meminjam ke aplikasi pinjol legal untuk memenuhi kebutuhan karena pendapatan rutinnya sebesar Rp850.000 per bulan sebagai guru honorer tidak cukup.
“Awalnya utang kecil-kecil, Rp200.000 sampai Rp450.000 ketika pandemi. Tapi karena bunganya besar saya kepepet untuk melunasi, sedangkan mengajukan ke pinjol legal enggak disetujui. Akhirnya saya memutuskan pakai pinjol ilegal dengan bunga yang enggak masuk akal dan jangka waktunya hanya lima hari. Puncaknya saya punya utang sampai Rp4,5 juta saat itu,” tuturnya, Minggu (27/8/2023).
Aksi yang diikuti puluhan orang itu menyoroti isu dugaan kekerasan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berupa pemukulan yang dilakukan salah satu sopir mobil dinas Dekanat FMIPA terhadap Ketua BEM FMIPA Khoirul Umam, kebebasan berpendapat yang dinilai dikekang oleh otoritas kampus, dan isu kesejahteraan mahasiswa seperti biaya pendidikan dan sebagainya.
Presiden BEM UNS Solo, Hilmi Ash Shidiqi, menyebut tidak ada tuntutan yang disampaikan lantaran acara hanya bersifat mimbar bebas. Namun pihaknya berfokus pada isu dugaan kekerasan di FMIPA, kebebasan berpendapat di lingkungan kampus, dan kesejahteraan mahasiswa.
“Mahasiswa mengeluhkan terkait pengembalian UKT, terkait sarpras, terkait mahalnya biaya pendidikan, terkait jalur masuk UNS yang terlalu mahal, dan problematika lain” lanjutan dia.
JAKARTA—Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta dukungan Belanda meminimalisasi dampak penerapan Undang-undang Antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) terhadap Indonesia.
Zulhas menilai EUDR berisiko menghambat ekspor produk perkebunan unggulan Indonesia, seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan kayu. “Kami meminta dukungan Pemerintah Belanda agar meminimalisasi hambatan bagi produk Indonesia yang telah memenuhi aspek berkelanjutan untuk masuk ke Uni Eropa,” kata Zulhas dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (27/8/2023).
Dalam pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Pembangunan Belanda, Liesje Schreinemcher, di sela G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) di Jaipur, India tersebut, Zulhas juga mendorong penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada tahun 2024. Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut itu berharap pemerintah Belanda dapat mendorong penyelesaian IEU CEPA.
BAYU JATMIKO ADI
SOLO – KAI Commuter terus menyosialisasikan kemudahan dalam melakukan pembayaran sarana transportasi menggunakan Kartu Multi Trip (KMT). Pada Minggu (27/8/2023), KCI kembali mengenalkan KMT kepada masyarakat di Stasiun Solo Balapan.
Kegiatan itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan Roadshow Commuterline Gaya Generasi Urban #Pilihan Cerdas di 15 stasiun yang melayani perjalanan Commuter Line di seluruh wilayah operasional KAI Commuter. Stasiun Solo Balapan menjadi stasiun keenam dalam rangkaian kegiatan roadshow tersebut.
Pada acara tersebut KAI Commuter melakukan sosialisasi layanan perjalanan Commuter Line Yogyakarta dan Commuter Line Prambanan Ekspres (Prameks). Saat ini KAI Commuter telah memiliki KMT sebagai sistem integrasi pembayaran moda transportasi publik. Dalam rilisnya, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, menyebutkan dengan KMT, pengguna Commuter Line Yogyakarta-Solo dan Commuter Line Prameks akan dimudahkan ketika ingin melanjutkan perjalanannya menggunakan Bus Trans Jogja. Pelanggan sudah bisa menggunakan KMT sebagai sarana pembayaran tiketnya.
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (29/8/2023), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.