Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suami Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan Kades
SOLOPOS.COM - Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (31/8/2021). (dok)
Solopos.com, SOLO — Di tengah percepatan vaksinasi Covid-19, persoalan tidak meratanya pendistribusian vaksin menjadi kendala tersendiri. Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (31/8/2021), mengangkat isu tersebut sebagai topik utama. Berikut cuplikannya:
SEMARANG-Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mempertanyakan distribusi vaksin oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dia menyinggung jatah vaksin titipan organisasi masyarakat (ormas) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Di sisi lain, ada empat daerah di Jawa Tengah yang pekan ini terpaksa tidak mendapat pasokan vaksin. Ganjar juga akan mempertanyakan kondisi tersebut kepada Kemenkes.
Di sisi lain, ada empat daerah di Jawa Tengah yang pekan ini terpaksa tidak mendapat pasokan vaksin. Ganjar juga akan mempertanyakan kondisi tersebut kepada Kemenkes.
Menurutnya, persoalan utama adalah adanya pengaturan yang terlalu detail dalam alokasi vaksin dari Kemenkes. la menilai dalam pembagian vaksin selama ini Kemenkes tidak hanya berdasarkan kabupaten/kota. Kemenkes, kata Ganjar, juga membagi jatah vaksin berdasarkan kelompok seperti organisasi masyarakat, titipan anggota DPR, dan lain-lain.
Bca Juga: Kadin Bantu Oksigen Cair 3 Ton di Solo
Jokowi menegaskan kebijakan PPKM berbasis level selama satu pekan terakhir membuahkan hasil positif dengan penurunan sejumlah parameter pandemi di Tanah Air. Dengan demikian, Jokowi memutuskan menambah cakupan wilayah aglomerasi yang masuk ke dalam Level 3 PPKM selama satu pekan ke depan mulai 31 Agustus 2021 hingga 6 September 2021.
“Untuk wilayah Jawa dan Bali ada penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke Level 3 yakni Malang Raya dan Soloraya,” kata Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (30/8/2021).
Di sisi lain, wilayah aglomerasi Semarang Raya masuk ke dalam Level 2 PPKM selama satu pekan ke depan. Alasannya, wilayah itu dinilai mampu menunjukkan parameter pandemi yang relatif baik.
SOLO-Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta seluruh peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk membawa sertifikat vaksinasi Covid-19, minimal dosis pertama.
Syarat tersebut mutlak guna menjaga keselamatan sesama peserta SKD. Kabid Pengadaan Pemberhentian Pegawai dan Informasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo, Lisino Soares, mengatakan apabila peserta tersebut tak divaksin karena stok vaksin yang terbatas, maka harus mendapatkan surat keterangan dari daerah asal.
“Selain syarat administrasi dan sertifikat vaksin, mereka juga wajib membawa surat bebas Covid-19 yang dibuktikan hasil suab antigen (PCR) 1×24 jam atau hasil uji swab PCR 2×24 jam,” kata dia kepada wartawan, Senin (30/8/2021). Aturan tersebut memiliki pengecualian bagi penyintas, ibu hamil dan atau menyusui, serta pemilik penyakit penyerta (komorbid).
Berbagai berita pilihan yang dimuat di Koran Solopos Hari Ini bisa Anda simak di Espos Premium.