SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Youtube-Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah segera mengumumkan keputusan diperpanjang atau tidaknya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat menunggu kepastian perpanjangan itu dua atau tiga hari ke depan.
Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat selama 15 hari sebenarnya telah menurunkan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Namun demikian, penurunan itu tidak serta menurunkan kasus Covid-19 yang saat ini berada di atas 50.000.
“Bukan pilihan yang mudah bagi pemerintah, dalam dua hari ke depan kami akan kami umumkan,” katanya, Sabtu (17/7/2021).
Baca Juga: Penerima Sinovac Tak Masuk Data Vaksinasi Nasional Singapura
Baca Juga: Penerima Sinovac Tak Masuk Data Vaksinasi Nasional Singapura
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat berada di Hotel University Club UGM telah menyatakan bahwa perpanjangan PPKM Darurat diberlakukan hingga akhir Juli 2021.
“Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjir dilansir Kantor Berita Antara, Jumat (16/7/2021).
Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.
Baca Juga: 7 Pasangan Zodiak Ini Saling Tidak Cocok Tetapi Bakal Bertahan
“Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini,” kata dia.
Sedekah masker, kata dia, juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal. Dia menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.
“Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil,” ujarnya.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos