SOLOPOS.COM - Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Antara/Fianda Sjofjan Rassat)
Solopos.com, JAKARTA—Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menggali informasi terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020.
Menurut informasi yang dihimpun Bisnis.com, kasus dugaan korupsi itu telah masuk ke tahap penyelidikan. Kendati demikian KPK belum bicara banyak soal kabar yang beredar di media sosial itu.
KPK hanya menyatakan kabar tersebut memang sudah tertangkap oleh radar KPK sebelumnya.
“Kami juga mengikuti informasi itu. Yang kemudian bisa kami sampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja KPK pada proses penyidikan dan penuntutan. Itu pun sepanjang kemudian terhadap informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Kamis (16/2/2023).
“Kami juga mengikuti informasi itu. Yang kemudian bisa kami sampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja KPK pada proses penyidikan dan penuntutan. Itu pun sepanjang kemudian terhadap informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Kamis (16/2/2023).
Dia menjelaskan informasi strategis yang meliputi proses penyidikan dan penuntutan belum bisa disampaikan lantaran khawatir bisa menggangu proses pengusutan suatu perkara.
Sebelumnya KPK mendorong masyarakat melapor apabila adanya dugaan tindak pidana korupsi, melalui mekanisme pengaduan masyarakat.
“Ada 2 direksi pasar jaya yg ditenggarai tengah menghilangkan barang bukti serta dokumen2 Bansos ini,” tulis akun @kurawa di cuitannya yang telah disukai sebanyak 1.418 kali dan dicuit kembali sebanyak 445 kali per Kamis (16/2/2023).
Dia juga menginformasikan KPK telah memanggil Dirut PD Pasar Jaya untuk diperiksa. “Terkait lelang Beras Busuk sebanyak 1000 ton di gudang Pulogadung sudah ada yang beli tapi masih dirahasiakan nama perusahaannya serta berapa nilai uangnya.. beras busuk tsb dikirim via Kapal Laut di Tanjung Priok secara rahasia,” tulisnya sambil menge-tag akun resmi Twitter KPK.
Sebelumnya, akun @kurawa dengan nama akun Rudi Valinka membeberkan data dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Anies Baswedan senilai Rp2,85 triliun. Cuitan yang diunggah pada Senin (9/1/2023) itu viral.
Unggahan utas cuitan yang disusun hingga 29 poin cuitan tersebut disukai (likes) sebanyak 47.300 kali dan dicuit kembali (retweet) sebanyak 12.900 kali.
Pemilik akun mengatakan dugaan korupsi pengadaan bansos di Ibu Kota itu berawal dari informasi whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya pada tahun anggaran 2020. Beras itu, lanjutnya, tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta.
Semua berawal dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Ibu Kota dengan menyalurkan paket semboko senilai Rp3,65 triliun. Penyaluran sembako disebut melalui tiga mitra badan usaha dengan alokasi terbesar kepada Perumda Pasar Jaya yakni Rp2,85 triliun.
Singkat cerita, pemilik akun mengklaim mendapatkan informasi lokasi gudang tempat penyimpanan gudang beras tersebut di Pulogadung. Gedung itu disebut disewa oleh Perumda Pasar Jaya.
“Gue berhasil masuk ke dalam Gudang Penyimpanan Beras Bansos utk melihat kondisi beras milik warga DKI yg menurut info hanya di gudang ini aja sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg,” tulisnya.
Tak beberapa lama KPK turut merespons kabar dugaan korupsi tersebut. KPK Dia mempersilakan masyarakat membuat laporan melalui berbagai kanal yang dimiliki KPK apabila mengetahui dugaan tindak pidana korupsi.