SOLOPOS.COM - Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Kentingan, Solo (ilustrasi/kampus-info.com)
Solopos.com, SOLO–Sebanyak 20 sekolah yang tersebar di Solo Raya segera diminta konfirmasi Panitia Lokal Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Pasalnya belum melakukan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Demikian disampaikan Pembantu Rektor I UNS, Sutarno, saat ditemui wartawan di Rektorat UNS, Senin (17/2/2014) sore. Ia mengatakan 20 sekolah bakal konfirmasi dilakukan berkaitan problem mengapa sekolah belum melakukan PDSS. Menurutnya persoalan sekolah tak melakukan pengisian PDSS bisa disebabkan tak memiliki siswa kelas XII atau memang tidak berminat.
“Kami akan menghubungi satu persatu sekolah tersebut, sekaligus meminta bantuan dinas pendidikan di sejumlah Kabupaten. Kami hanya mengurusi Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen. Kota Solo sudah tidak ada, kebanyakan luar kota. Setelah kami teliti kebanyakan madrasah swasta,” terangnya.
Sebanyak 493 sekolah di Jawa Tengah yang belum melakukan pengisian PDSS, bakal ditangani oleh tiga rayon yakni Semarang, Purwokerto, dan Solo. Wilayah pantai utara (pantura) bagian barat,disebut dia, sebagai wilayah dengan jumlah sekolah yang belum mengisi PDSS.
Ihwal adanya 10 sekolah yang masih mendapatkan blacklist dari panitia pusat adakah di Jawa Tengah dan Soloraya ada salahsatunya? Sutarno enggan menjawab. Blacklist, lanjutnya, disebabkan praktek ketidakjujuran, khususnya dengan menggelembungkan nilai siswa. Pihaknya mewanti-wanti agar sekolah mengisi rekam jejak akademik siswa di PDSS sesuai apa adanya. Panitia pusat mudah mendeteksi kecurangan pasalnya selalu melakukan koreksi.
Selain itu, pihaknya meminta agar kepala sekolah tak mudah memberikan pasword PDSS kepada sembarang orang, apalagi hingga mudah berpindah tangan. Pasalnya konsekuensi penyalahgunaan pasword menjadi tanggungjawab kepala sekolah.
“Dsinyalir kesalahan data karena faktor pasword PDSS mudah berpindah tangan, sehingga dapat disalahgunakan. Sekali lagi jujur apa adanya, praktek tak jujur merugikn intitusi,” tandasnya.
Seperti diberikan dari sejumlah media nasional, ada 10 SMA/SMK yang diblokir hingga siswanya tak bisa mengikuti SNMPTN, disinyalir sekolah tersebut melakukan kecurangan dengan menggelembungkan nilai.