SOLOPOS.COM - Ilustrasi kerusuhan
Solopos.com, JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nur-Sultan mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Kazakhstan untuk selalu waspada dan berhati-hati serta menjauhi kerumunan, menyusul status darurat yang diumumkan oleh presiden negara itu.
“Sehubungan dengan perkembangan situasi di Kazakhstan dan diumumkannya state of emergency oleh Presiden Kazakhstan. Seluruh WNI diminta untuk tidak bepergian ke luar rumah kecuali untuk hal-hal yang penting,” kata KBRI Nur-Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Seluruh WNI diminta mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, menjaga ketertiban dan tidak ikut dalam aksi-aksi massa yang dilakukan di wilayah setempat.
“WNI juga diimbau untuk tidak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri Kazakhstan,” kata KBRI.
“WNI juga diimbau untuk tidak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri Kazakhstan,” kata KBRI.
Baca Juga: Pengadilan China Tolak Gugatan Cerai Berdalih Perselingkuhan
WNI juga diminta untuk saling berkomunikasi dengan sesama WNI yang berada di wilayah masing-masing.
Untuk informasi dan bantuan, WNI bisa menghubungi alamat KBRI di Sarayshyq St 22, Nur-Sultan 020000; nomor telepon KBRI (hari dan jam kerja) 8 (7172) 790670; serta hotline KBRI (24 jam melalui sms, telepon atau WA) +77718360245.
Baca Juga: Kerusuhan Kazakhstan Berlanjut, PBB Minta Semua Pihak Menahan Diri
Sebelumnya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengumumkan keadaan darurat selama dua pekan di Almaty, kota terbesar di negara Asia Tengah itu, dan di provinsi Mangistau di bagian barat tempat protes berubah menjadi kekerasan.
“Seruan-seruan untuk menyerang kantor pemerintah dan militer benar-benar ilegal. Pemerintah tidak akan jatuh, tapi kami ingin saling percaya dan dialog daripada konflik,” ujarnya, Rabu (5/1/2022).
Saat dia berbicara, polisi di Almaty menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk menghentikan ratusan pengunjuk rasa yang menyerbu kantor wali kota, koresponden Reuters melaporkan dari tempat kejadian.
Pemerintah negara kaya minyak itu mengumumkan Selasa (4/1) malam bahwa pihaknya memulihkan beberapa plafon harga bahan bakar gas cair (LPG), setelah protes yang jarang terjadi mencapai Almaty menyusul kenaikan tajam harga bahan bakar pada awal tahun.
Banyak orang Kazakhstan mengonversi mobil mereka menggunakan LPG, yang jauh lebih murah daripada bensin sebagai bahan bakar kendaraan di Kazakhstan karena plafon harga. Tapi pemerintah berargumen bahwa harga rendah tidak berkelanjutan dan menghapus batas atas harga itu pada 1 Januari.
Baca Juga: Sejarah Hari Ini: 6 Januari 1858 Samuel Morse Temukan Kode Morse
Setelah harga bahan bakar melambung, sejumlah unjuk rasa yang melibatkan ribuan orang terjadi pada 2 Januari di kota Zhanaozen, pusat minyak dan lokasi bentrokan yang mematikan antara pengunjuk rasa dan polisi satu dekade lalu.
Demonstrasi menyebar ke bagian lain di sekitar provinsi Mangistau dan Kazakhstan barat, termasuk pusat provinsi Aktau dan kamp pekerja yang digunakan oleh subkontraktor produsen minyak terbesar Kazakhstan, Tengizchevroil. Perusahaan yang dipimpin Chevron itu mengatakan produksinya tidak terpengaruh.
Di Almaty, polisi tampaknya menguasai alun-alun utama tak lama setelah menembakkan sejumlah granat bercahaya, menurut siaran video daring dari wilayah itu. Tapi ledakan-ledakan terdengar selama berjam-jam di jalan-jalan terdekat dan di bagian lain kota itu.