SOLOPOS.COM - SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul. - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
Solopos.com, BANTUL — Sejumlah siswa di SMP Muhammadiyah Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) gara-gara belum membayar tunggakan uang masuk sekolah. Bupati Bantul, Abdul Halim, pun angkat bicara soal kasus tersebut.
Halim menegaskan semua sekolah negeri dan swasta harus memberikan hak pendidikan kepada anak tanpa pandang bulu. Sebab, hak pendidikan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang wajar dan layak.
Gara-gara dilarang mengikuti ujian sekolah, saat ini kondisi psikis para siswa yang dilarang terganggu.
“Intinya hak anak harus diberikan, apapun kondisi ekonomi orang tua mereka. Hak-hak pendidikan anak itu harus tetap diberikan. Anak yang bersangkutan diperbolehkan untuk ujian,” kata Halim, Jumat (10/6/2022).
Baca Juga: Nunggak Uang Sekolah, Siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Dilarang Ujian
Halim menyatakan tidak ada hubungannya antara hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kemampuan orang tua. Menurutnya, apapun kondisi keuangan orang tua, anak harus tetap mendapatkan hak pendidikan sehingga ia meminta sekolah untuk mengikutsertakan siswa yang sempat tidak ikut ujian untuk mengikutinya.
“Kami punya beberapa cara, salah satunya menggunakan donasi dari beberapa pihak yang dikumpulkan melalui Baznas. ASN kami juga sudah membayar zakat infak melalui Baznas dan itu bisa digunakan untuk membantu masalah yang selama ini melingkupi orangtua yang kurang mampu,” ujar Halim.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Tak Bisa Ikut Ujian karena Nunggak Biaya, Ini Tanggapan Bupati Bantul