SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kabar24.com, JAKARTA – Kapolres Nabire Papua, AKBP Tagor Hutapea memberikan kesaksiannya melalui video conference, Kamis (14/8/2014).
Soal intervensi Bupati Dogyai yang sebelumnya disampaikan saksi dari KPU Dogyai, Tagor Hutapea membenarkan adanya informasi tersebut.
Bupati Dogiyai meminta pengalihan suara. Dalam kesaksiannya, Tagor menyatakan intervensi bupati terjadi setelah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Dogyai menolak memberikan hasil rekapitulasi karena honor yang belum diterima.
“Sebelumnya kami mengumpulkan para PPD untuk berkoordinasi terkait mengapa rekapitulasi di tingkat tersebut belum dilaksanakan. Mereka menjawab honor tambahan dan uang opreasional belum diterima,” ujar Tagor.
Dia menjelaskan, pada 13 Juli 2014, pihaknya kembali mengundang PPD dan menghimbau bahwa rekapitulasi harus segera dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian pada 14 Juli 2014 pihaknya menghubungi bupati Dogyai untuk menyelesaikan masalah ini.
“Pada tanggal 16 Juli 2014, asisten I Bupati datang ke Dogiyai untuk bertemu para penyelenggara. Mereka sepakat nambah honor dari 150 menjadi 250 untuk tiap PPD,” ungkapnya.
Pada 17 Juli 2014, lanjut Tagor, Bupati datang ke Dogiyai dan pihaknya meminta bupati segera menuju ruang pertemuan untuk menjelaskan kepada warga. Adapun, pada 12.30 WIB Bupati akhirnya menyampaikan beberapa hal.
Menurut Tagor, hampir setengah jam Bupati menjelaskan dalam bahasa daerah. Dia mengatakan kurang paham dengan artinya. Namun, diakhir perkataan bupati, masyarakat serentak berdiri dan berteriak sambil menunjuk bupati.
“Saat itu saya komunikasi dengan Didimus Dogomo (saksi dari KPUD Dogyai yang bersaksi Rabu), untuk mengkoordinasi dengan para PPD. Mereka berbicara di luar gedung, pada saat itu Didimus mengatakan, kalau PPD mau uang, ambil di Bupati, tapi suara harus dialihkan ke Prabowo,” katanya.
Tagor sempat menyakan maksud hal itu kepada Didimus. Saat itu, lanjut Tagor, Didimus mengatakan bahwa hal itu yang disampaikan Bupati dalam ruangan. Menurut Tagor, pada saat itu juga warga marah, mereka menyatakan secara serentak akan melaksanakan pleno di luar gedung.