News
Selasa, 1 Agustus 2017 - 17:30 WIB

Setelah Pertemuan SBY-Prabowo, Demokrat Lirik Amien Rais

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Partai Demokrat membuka kemungkinan menggelar pertemuan dengan Amien Rais menyusul pertemuan SBY – Prabowo Subianto.

Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrat menginginkan komunikasi dan pertemuan yang intens dengan Partai Gerindra seusai pertemuan dengan Prabowo Subianto pekan lalu. Namun tak hanya itu, Demokrat juga melirik pertemuan dengan pendiri PAN, Amien Rais.

Advertisement

“Ide yang bagus [usulan Gerindra lakukan komunikasi intens], karena apa pun kalau komunikasi berjalan rutin maka jauh lebih tepat dan lebih baik sehingga rencana apapun bisa diakumulasikan dengan baik,” kata kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Agus mengatakan komunikasi yang intens itu tidak hanya dilakukan dengan Gerindra saja namun bersama partai-partai lain. Hal ini mengingat makin dekatnya pemilu legislatif dan pilpres 2019.

Dia menilai seluruh partai politik harus selalu berkomunikasi terutama yang mempunyai visi dan misi yang sama, terutama yang mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden agar bisa menjadi lebih baik. “Karena itu Demokrat sangat senang diajak berkomunikasi dengan siapa pun, kami terbuka,” ujarnya.

Advertisement

Wakil Ketua DPR itu menilai pertemuan rutin lebih baik segera dilaksanakan dan selanjutnya pertemuan dengan para petinggi partai, misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan kemungkinan Amien Rais.

Menurut dia, empat parpol seperti Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN ada kecenderungan membangun komunikasi lebih intens pasca-pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menjadi UU. “Keempat partai tersebut tidak mendukung presidential treshold 20 persen, barangkali itu yang membuat satu pandangan, satu hal yang lebih terukur untuk di Pemilu 2019,” katanya.

Menurut dia, keempat partai tersebut terkait calon presiden dan calon wakil presiden, masing-masing masih mempersiapkan diri yang akan diusung di Pilpres 2019. Karena itu, dia menilai komunikasi yang intens tersebut tidak dibahas mengenai peta politik di Pilpres 2019 dan kemungkinan koalisi, sehingga keempatnya belum mengerucut untuk mendukung salah satu nama.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif