Nugroho Meidinata / Newswire / Rini Yustiningsih | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi Rancangan APBD (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, JAKARTA -- Setelah viralnya rencana anggaran lem aibon senilai Rp82,8 miliar, kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali dikritik mengenai anggaran jasa konsultan penataan Rukun Warga (RW) oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan dalam rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2020 tertulis Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran jasa konsultan sebesar Rp556 juta per RW. Di mana anggaran tersebut terbagi dua, yakni biaya langsung non personel Rp475,8 juta dan biaya langsung non personel Rp29,7 juta.
Menurut Yurike, anggaran tersebut terlalu besar mengingat di Jakarta ada banyak RW. Maka dari itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk penataan lingkungan RW.
"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" kata Yurike seperti yang diberitakan Antara, Senin (4/11/2019).
Sementara itu, Ketua Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik akan meminta penjelasan kepada Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam aturan, konsultan memiliki anggaran hanya dua persen saja dari total pelaksanaan kegiatan.
"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?" tanya Taufik.
Tak hanya mendapat sorotan dari DPRD DKI Jakarta, anggaran senilai Rp556 juta per RW tersebut juga mendapat perhatian dari netizen. Salah satunya netizen bernama Goldman Reynold Silaban meminta agar para ketua RW mendapatkan petunjuk dan bimbingan soal pola penataan lingkungan.
"Seharusnya setiap ketua RW diberi guidance bagaimana pola penataan lingkungan RW dan diberi honornya dibawah supervisi walkot [wali kota]. Pasti ketua RW lebih memahami daripada konsultan," katanya.
Berbeda dengan Goldman, Iwan Han justru lebih melihat kualitas anggota DPRD DKI Jakarta saat ini. "Seru anggota DPRD DKI sekarang. Pada cari panggung sehingga anggaran APBD DKI terselamatkan dari tikus koruptor. Mantap, semoga anggota DPRD di wilayah lain mencontoh hal demikian, tq," ungkapnya.