SOLOPOS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryoatmojo saat acara penyerahan surat keputusan (SK) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). (Antara - Trisno Ardi)
Solopos.com, JAKARTA — Istana membuka peluang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk ditetapkan menjadi direktur utama PT Pertamina (persero). Padahal, Ahok kini diangkat sebagai komisaris utama perseroan migas pelat merah itu.
“Ya hari ini yang sudah diputuskan menjadi komisaris utama [Ahok]. Nanti kita liat perkembangannya,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Senin (25/11/2019).
Sebagai informasi, Ahok dijadwalkan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina pada Senin (25/11/2019).
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan pemilihan Ahok sebagai Komut tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi melalui Tim Penilai Akhir (TPA). Adapun TPA dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekretaris oleh Sekretaris Kabinet, dan menteri terkait.
Komjen Condro Kirono Dilantik Jadi Komisaris Pertamina Bareng Ahok
“Dalam proses itu, prosesnya panjang, kita lihat berbagai faktor. Nah kenapa kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit,” jelasnya.
Menurut Pramono, persoalan defisit neraca transaksi berjalan disumbang oleh Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (persero). Seiring pemerintah memperkenalkan substitusi bahan bakar melalui B20 dan B30, maka dia menyebut impor minyak pun bisa berkurang signifikan.
Komisaris Utama Pertamina, Penghasilan Ahok Bakal Lebih Gede dari Anies Baswedan
Penugasan Ahok di Pertamina, sebutnya, lebih terkait defisit neraca transaksi berjalan sehingga pemerintah berharap Pertamina bisa sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menekan impor minyak.
Pakar: Ahok Petentang-Petenteng Suka Marah, Cocok Jadi Komisaris Pertamina
“Jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan impor minyak, padahal kita sudah punya substitusinya, di antaranya adalah CPO [crude palm oil] baik itu B20, B30, akan dikembangkan menjadi B50 dan seterusnya,” tambahnya.