SOLOPOS.COM - BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID terus mendorong program hilirisasi. Salah satunya, menggenjot pembangunan smelter yang memiliki nilai investasi Rp45 triliun. (Istimewa/mind.id).
Solopos.com, SOLO — Hilirisasi menjadi kata yang paling sering disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para calon presiden (capres) 2024. Lantas, apa makna hilirisasi yang sesungguhnya?
Dikutip dari laman menpan.go.id, Kamis (14/12/2023), hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks.
Penghiliran atau hilirisasi memiliki makna penting bagi Indonesia. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasokan, program ini juga mendukung kekuatan industri dalam negeri.
Program hilirisasi pertama dilakukan dengan melarang ekspor nikel mentah yang mulai berjalan pada awal 2020 lalu. Kemudian, kebijakan ini akan dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit dan tembaga. Langkah ini diambil guna meningkatkan nilai ekspor barang tambang.
Meski menuai kontroversi, kebijakan ini diklaim mampu meningkatkan angka ekspor hasil olahan nikel hingga lebih dari 200% pada 2022. Hal ini membuat Uni Eropa semakin geram karena sulit memperoleh bijih nikel dari Indonesia.
Pada 2021, Indonesia menghadapi gugatan Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan hilirisasi. Kabar buruknya, Indonesia kalah dalam gugatan WTO dan harus melakukan banding dalam sengketa kasus tersebut.
Dana Moneter Internasional (IMF) juga berada di sisi Uni Eropa. IMF menyarankan Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi secara bertahap. Namun, Presiden Jokowi dan Menko Marinves kala itu, Luhut Binsar Pandjaitan, terus menggaungkan kebijakan tersebut demi membangun ekosistem industri Tanah Air.
Singkat kata, hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku agar bernilai tambah menjadi barang siap pakai. Dengan begitu, penghiliran industri berarti mengelola komoditas tertentu dengan tujuan menghasilkan produk yang nilai jualnya lebih tinggi.
Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, manfaat hilirisasi adalah memberikan nilai tambah bagi perekonomian melalui kinerja ekspor yang positif.
Salah satu wujud nyata hilirisasi di Indonesia adalah larangan ekspor komoditas mentah. Bahlil mencontohkan, pada 2017 sebelum ada larangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US$3,3 miliar. Lalu, setelah ada larangan, maka pada 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar US$27,8 miliar.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan melalui konsistensi hilirisasi dia berharap Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045 mendatang.