SOLOPOS.COM - Warga korban kekerasan TNI/M Aminudin (JIBI/SOLOPOS/detikcom)
MALANG-Sengketa lahan perkebunan menimbulkan bentrok antara warga dan TNI. Pasca bentrokan di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, warga menjalani visum di puskesmas setempat.
Langkah ini untuk melaporkan tindakan kekerasan dilakukan aparat dari Kesatuan Zeni Tempur (Zipur) V Kepanjen. “Visum sebagai alat bukti lapor ke Pom Kodam V Brawijaya serta Komnas HAM,” kata juru bicara warga, Faturohzi saat ditemui di rumah warga, Sabtu (7/7/2012) pagi.
Warga yang menjadi korban sebanyak delapan orang. Mereka yakni, Harianto, Hariadi, Faturozi, Suli, Masturi, Budiono, Munaji, dan Satuman. Sebagian besar mengalami luka akibat pukulan benda tumpul.
Meski demikian, warga mengeluhkan belum terbitnya rekomendasi visum dari kepolisian. Sebab, puskesmas meminta warga menyertakan rekomendasi surat dari kepolisian. “Kami belum diberi surat visum oleh polisi, meski bukti visum harus disertakan,” sesalnya.
Mereka kini mempertanyakan aparat kepolisian tak berniat memberi kesempatan warga untuk melapor. Warga juga menyesalkan, kesatuan Zipur kini menjadi musuh rakyat, padahal masyarakat tak menginginkan terjadinya bentrok.
Kedatangan prajurit dituding ada yang mengomando dan menginginkan untuk bertikai dengan masyarakat.
“Jelas memang mengajak untuk refresif, bukan mediasi,” ujar Hadi Suyatno, warga lain.
Dari pantauan detiksurabaya.com kondisi situasi pasca bentrok terlihat lenggang, puluhan warga masih berkonsentrasi di salah satu rumah warga. Sementara kantor Puskopad tak terlihat dijaga aparat kepolisian maupun TNI.
“Dalmas sudah ditarik situasi sudah kondusif,” tegas Kapolsek Sumbermanjing Wetan AKP Farid Fathoni terpisah.
Sebelumnya, bentrok antara warga Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan Puskopad Kodam V Brawijaya di lahan sengketa perkebunan terjadi, Jumat (6/7/2012) sore.
Sebanyak tiga peleton TNI AD dari Zeni Zeni Tempur V Brawijaya berhadapan dengan ratusan warga ingin mempertahankan patok yang diklaim pengambilalihan lahan seluas 662 hektare. Ketegangan terjadi setelah proses negoisasi digelar muspika berjalan buntu.
