SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Semua menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) dilarang bicara soal isu Papua dan perkembangannya. Yang diizinkan bicara soal Papua adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.
Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia enggan berkomentar saat ditanya soal pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut bendera berlambang bintang kejora harus diubah dengan memakai simbol yang menunjukkan persatuan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dapat dijadikan sebagai lambang daerah Papua.
“Urusan Papua sudah ditunjuk langsung Pak Menkopolhukam. Semua menteri enggak boleh bicara,” ujar Tjahjo di Kantor Lemhanas RI, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bendera berlambang bintang kejora harus diubah dengan memakai simbol yang menunjukkan persatuan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dapat dijadikan sebagai lambang daerah Papua.
“Begini, bendera itu satu lambang dan itu ada aturannya. Ada PP 77/2007, yang melarang bendera-bendera yang dipakai organisasi terlarang. Itu kenapa HTI [Hizbut Thahrir Indonesia] dilarang benderanya atau bendera-bendera separatis,” kata JK di kantor Wapres RI, Rabu (4/9/2019).
JK menegaskan bendera OPM, GAM (Gerakan Aceh Merdeka), DI/TII, atau Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak boleh dipakai sama sekali. JK juga menepis pernyataan salah satu wartawan yang menyebutkan bahwa bendera Bulan Sabit yang terafiliasi dengan GAM boleh berkibar di atas Tanah Rencong. Menurut JK, bendera-bendera tersebut diperbolehkan asal simbol atau desainnya berbeda.
“Kata siapa boleh? Siapa bilang boleh [bendera bulan sabit di Aceh]? Saya lebih tahu dari Anda. Dia tidak disetujui pusat karena sama dengan bendera Islami GAM. Diubah sedikit saja, bikin perubahan. Walaupun nuansanya tak jauh, tapi di Aceh juga tidak,” imbuhnya.