SOLOPOS.COM - Aksi unjuk rasa pegawai KPK di Jakarta, Selasa (3/3/2015). (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
Seleksi pimpinan KPK menarik perhatian. Bukan hanya calon pimpinan KPK, tapi siapa yang menjadi panitia seleksi.
Solopos.com, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menegaskan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang akan dibentuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno harus “ditelanjangi” di publik.
Tujuannya, agar panitia seleksi itu transparan dan terbuka sebelum melakukan proses seleksi. “Harus ‘ditelanjangi’ dulu di publik sebelum dia jadi panitia seleksi calon pimpinan KPK. Jadi kita tahu siapa panitia seleksi itu,” tutur Margarito Kamis kepada Bisnis/JIBI di Jakarta, Sabtu (4/4/2015).
Menurut Margarito Kamis, jika sudah “ditelanjangi” di depan publik dan ditelusuri rekam jejaknya, maka baru dapat diketahui apakah panitia seleksi calon pimpinan KPK itu merupakan orang titipan atau bukan. “Harus transparan dan ke publik, apakah orang itu titipan dari partai a atau b atau bukan. Pemerintah harus memilih calon independen,” kata Margarito.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK.
Masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada Desember 2015. Pemerintah harus segera membentuk pantia seleksi calon pimpinan KPK agar persiapannya lebih matang.