SOLOPOS.COM - Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (JIBI/Dok)
Seleksi pimpinan KPK masih berlangsung. Kapolri menyebut takkan mengumumkan nama capim KPK yang menjadi tersangka.
Solopos.com, PADANG – Nama Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi tidak akan diumumkan kepada publik.
“Tidak perlu ekspose, ada jalurnya jika dipakai untuk kepentingan penyeleksian pimpinan KPK,” kata Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Brigjen Pol Badrodin Haiti saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat di Kota Padang, Senin (1/9/2015) malam.
Jalur yang dimaksud, lanjutnya, adalah menyerahkan berkas dan rekam jejak kepada tim Panitia Seleksi (Pansel) agar bisa dipakai untuk kepentingan penyeleksian.
Jalur yang dimaksud, lanjutnya, adalah menyerahkan berkas dan rekam jejak kepada tim Panitia Seleksi (Pansel) agar bisa dipakai untuk kepentingan penyeleksian.
“Kami menyerahkan berkas dan track record-nya berdasarkan data kepolisian, yang memutuskan nanti adalah tim Pansel. Maka tak perlu diekspose kepada publik, karena dikhawatirkan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda,” kata Badrodin.
Saat ditanya tentang beberapa Capim KPK yang berasal dari Polri, Badrodin mengatakan calon itu harus mundur dari kepolisian saat terpilih nantinya.
Budi Waseso mengatakan kasus tersebut merupakan kasus lama yang telah dilaporkan tiga bulan lalu (Mei 2015).
Namun Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor E Simanjuntak batal menyampaikan nama calon pimpinan KPK yang disebut-sebut akan menjadi tersangka itu.
“Jadi ini harus diluruskan, mengumumkan tersangka itu tidak boleh. Itu melanggar hukum. Jadi sampai kapan pun nggak akan pernah saya umumkan nama tersangka,” kata Victor di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Pada bagian lain, ada 19 nama Capim KPK yang seleksi lolos Tahap III yaitu Ade Maman Suherman (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Jenderal Soedirman), Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah).
Kemudian, Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat), Basaria Panjaitan dari Polri, Budi Santoso (Komisioner Ombudsman RI), dan Chesna Fizetty Anwar (Direktur Kepatuhan Standard Chartered Bank).
Selain itu, Firmansyah TG Satya (Pendiri dan Direktur Intercapita Advisory), Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi KPK), Hendardji Soepandji (Presiden Karate Asia Tenggara SEAKF), Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI), Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK), dan Laode Muhamad Syarif (Rektor FH Universitas Hasanudin).
Selanjutnya Moh Gudono (Ketua Komite Audit UGM), Nina Nurlina Pramono (Direktur Eksekutif Pertamina Foundation), Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala BIN), Sri Harijati (Direktur Jamdatun Kejaksaan Agung), Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK), Surya Tjandra (Dosen FH Unika Atma Jaya), dan Yotje Mende (mantan Kapolda Papua).