SOLOPOS.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW).(JIBI/Solopos/Antara)
Seleksi Pimpinan KPK dilakukan sesuai tahapan. ICW minta pansel tak libatkan Polri dalam proses tersebut.
Solopos.com, JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak perlu melibatkan institusi kepolisian untuk melakukan tracking terhadap rekam jejak calon pimpinan KPK Jilid IV nanti.
Hal itu diungkapkan Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, di Jakarta, Kamis (4/6/2015). Menurut Lola, Pansel calon Pimpinan KPK hanya membutuhkan beberapa instansi untuk melakukan tracking seperti institusi Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK dan masyarakat Indonesia.
“Sepanjang [Polri] dibutuhkan, rasanya tidak ada masalah. Tapi Polri bukan satu-satunya pihak yang bisa melakukan tracking, masyarakat sipil juga bisa,” tutur Lola kepada Bisnis/JIBI.
Lola menjelaskan pansel harus dapat melihat situasi dan kondisi antara KPK dan Polri sejak peristiwa kriminalisasi beberapa pimpinan KPK sampai saat ini.
Karena itu, menurut Lola, pihaknya tidak menyarankan jika saat ini Mabes Polri tidak dilibatkan terlebih dahulu dalam proses tracking seleksi calon pimpinan KPK Jilid IV nanti.?
?”Mengingat kondisi yang anomali sekarang antarkedua lembaga, rasanya masih ada opsi lembaga atau pihak lain yang bisa dimintai bantuan melakukan tracking,” beber dia.?
?