SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Sebagian besar Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) belum terakreditasi. Dari 1.979 LPK yang terdaftar, hanya sekitar 50 LPK yang mempunyai akreditasi.
Hal itu diungkapkan, Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Provinsi Jateng, Edy Suwaras saat ditemui <I>Espos<I> di sela-sela kesibukannya, Senin (27/7). Dalam kesempatan itu, Edi mengatakan jumlah LPK di Jateng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Menurutnya, peningkatan jumlah itu seiring dengan tingginya kebutuhan tenaga kerja yang terampil di segala bidang. Hingga kini, jumlah LPK yang mendaftarkan diri ke masing-masing Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga (Disdikpora) di seluruh kabupaten dan kota di Jateng mencapai 1.979 LPK. Dengan jumlah itu, lanjut Edy, Provinsi Jateng saat ini menjadi barometer LPK di Indonesia.
Akan tetapi, menurutnya, peningkatan jumlah LPK di Jateng itu belum dibarengi dengan standar mutu yang ditentukan oleh pemerintah. Diceritakannya, dari sejumlah 1.979 LPK itu yang sudah memiliki akreditasi hanya sekitar 50 LPK. Menurutnya, kondisi demikian tidak lepas dari lambatnya pemerintah dalam menyusun pedoman penyelenggaraan akreditasi yang mampu mencakup semua program keterampilan.
Dalam hal ini, pemerintah melalui Depdiknas baru membentuk Badan Akreditasi Nasional untuk LPK pada tahun 2008. Padahal, undang-undang yang mengharuskan LPK mempunyai akreditasi sudah disahkan sejak tahun 2003, yakni UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 61. “Pemerintah sudah mengesahkan UU itu, tapi pemerintah sendiri belum siap untuk membuat pedoman penyelenggaraan akreditasi yang mampu mencakup semua program keterampilan,” paparnya.
m82