SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com) – Perbedaan pendapat di koalisi dalam menyikapi hak angket dipandang bukan sesuatu kesalahan. Dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) masih dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat
Menurut Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), silang pendapat dalam Setgab boleh saja terjadi. Bahkan anggota Setgab juga bisa mengkritik kebijakan pemerintah.
“Setgab adalah forum membahas masalah yang perlu dikonsolidasikan. Bukan forum membungkam demokrasi. Jadi tak harus sama pandangannya, ada saat tertentu, di mana partai bisa mengkritisi pemerintah,” ujar SDA.
Hal itu disampaikan SDA seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR terkait pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2010 lalu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Menurutnya, latar belakang terbentuknya Setgab dimotori Demokrat terjadi seusai hak angket kasus Century. Saat itu PDIP, Golkar, PKS dan juga PPP bersepakat soal angket Century, sedangkan Demokrat menolak.
Adanya perbedaan pendapat di kelompok partai koalisi itu kemudian mendorong lahirnya Setgab yang berusaha membahas setiap permasalahan yang timbul. “Nah dalam kasus hak angket mafia pajak kemarin rupanya masih ada perbedaan pendapat. Artinya itu belum ada satu pemahaman mengenai hak angket ini,” terang Menteri Agama ini.
Terkait sikap Presiden yang melunak terhadap Golkar dengan tidak memberi sanksi atas perbedaan pendapat soal hak angket mafia pajak, SDA enggan berkomentar. “PPP tidak dalam posisi berkomentar, penilaian itu ada sepenuhnya pada SBY,” imbuhnya.
(dtc/try)