Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
Jakarta–Pemerintah mempunyai dana Rp 38 triliun yang berasal dari surplus sisa anggaran APBN 2009. Uang sebesar itu akan dicadangkan dalam APBN-P 2010 untuk keperluan penanganan berbagai kondisi darurat dan kebutuhan lain yang mendesak di dalam negeri.
Demikian Presiden SBY sampaikan saat membuka rapat terbatas bidang ekonomi. Rapat digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/1).
“SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang berjumlah Rp 38 triliun itu bukan untuk dibagi-bagi sama rata di antara jajaran departemen atau kementerian,” ujar SBY.
Berdasar hitungan Menteri Keuangan, SILPA sebesar Rp 38 triliun tersebut berasal dari pos penerimaan negara yang melebihi target. Surplus sebesar itu akan ditambahkan dalam APBN-P 2010.
“SILPA ini mesti kita gunakan untuk membiayai keperluan yang mendesak pada 2010 dan berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat,” tambah SBY.
Salah satu kebutuhan mendesak mungkin terjadi tahun ini adalah kenaikan harga-harga komoditas sebagai dampak dari gelombang pemulihan krisis ekonomi global. Presiden menekankan agar sejak awal perlu disiapkan langkah antisipasi dan stabilisasi harga bila terjadi kenaikan yang signifikan.
“Agar dampaknya tidak membenani rakyat golongan menengah ke bawah. Jadi kita mengantisipasi terjadinya kenaikan harga itu dan kita mempersiapkan mulai sekarang langkah stabilisasi apabila hal itu terjadi,” tegas SBY.
Kebutuhan mendesak lain yang juga perlu diantisipasi adalah pemenuhan energi listrik. Presiden berharap gelombang pemadaman listrik bisa diselesaikan dengan penambahan subsidi bahan bakar pada listrik yang dapat diambil dari SILPA.
Anggaran dari SILPA juga bisa digunakan buat rekontruksi dan rehabilitasi di daerah pasca konflik di Poso dan Atambua. Seperti proyek pengadaan perumahan bagi pengungsi, pembangunan RS dan fasilitas umum lain.
“Harapan saya semua itu bisa kita percepat dengan pendayagunaan SILPA yang kita miliki ini,” pungkas SBY.
dtc/isw