SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat masih menunggu sikap PDI Perjuangan sampai hari Selasa(20/10) petang yakni apakah akan berkoalisi atau beroposisi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok, di Jakarta, Sabtu (17/10), mengatakan, Presiden masih menunggu sikap PDI Perjuangan sampai menit-menit terakhir menjelang pengumumuman kabinet mendatang.
“Kalau PDI Perjuangan memilih opsi berkoalisi akan disediakan kursi menteri. Tapi kalau memilih opsi beroposisi maka jatah kursi menterinya akan diberikan pada yang lain,” kata Mubarok, usai diskusi bertema, “Polemik: Koalisi atau Oposisi”.
Dikatakan Mubarok, pengambil keputusan di PDI Perjuangannya adalah Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, dan bukan kader yang lain.
Karena, itu yang masih ditunggu adalah keputusan dari Megawati, sampai hari terakhir menjelang pengumuman kabinet, yakni sampai Selasa (20/10) petang.
Ketika ditanya kenapa Presiden Yudhoyono sangat kuat ingin merangkul PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet,menurut Mubarok, hal itu adalah bagian dari etika politik “soft power” yakni yang menang merangkul yang kalah.
“Partai Demokrat hanya membuka pintu. Kalau PDI Perjuangan masih masuk kami terima, disediakan kursi menteri. Tapi, kalau PDI Perjuangan memilih tidak masuk maka kursi menteri itu diberikan pada yang lain,” katanya.
Ketika ditanya, berapa kursi menteri yang akan diberikan kepada PDI Perjuangan, menurut dia, kemungkinan satu sampai dua kursi. Namun, Mubarok tidak menyebutkan pos menteri apa.
Mubarok juga enggan menyebutkan, jatah kursi untuk PDI Perjuangan itu akan diberikan kepada siapa jika PDI Perjuangan memilih opsi beroposisi.
“Itu hak prerogatif Presiden,” katanya.
Menurut dia, kursi menteri untuk PDI Perjuangan sudah diperhitungkan sejak semua, sehingga tidak mengurangi jatah kursi untuk parpol lain.
Parpol lainnya, kata dia, sudah diberikan jatah kursi secara proporsional berdasarkan posisinya pada pemilihan umum presiden serta perolehan suaranya pada Pemilu legisltaif.
ant/fid