SOLOPOS.COM - Petugas berada di samping ambulans yang terparkir di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). Kementerian Kesehatan menyatakan hingga Kamis 5 Maret ini ada 156 pasien dalam pengawasan virus corona yang tersebar di 35 rumah sakit di 23 provinsi, 2 diantaranya merupakan pasien positif corona yang masih dirawat di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. (Antara/Sigid Kurniawan)
Solopos.com, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno mendukung isolasi total atau lockdown DKI Jakarta untuk menangani penyebaran virus corona atau Covid-19. Konsekuensinya, pemerintah harus menanggung kebutuhan masyarakat khususnya warga miskin.
Namun, dia meminta agar pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat terlebih dulu sebelum karantina wilayah ini diberlakukan.
"Jangan di balik, partial lockdown dulu baru bantuan. Bantuan dulu baru partial lockdown," kata Sandiaga Uno dalam keterangannya melalui Google Meet, Kamis (26/3/2020).
Sandiaga juga mengusulkan pemerintah memerlukan realokasi anggaran sebesar Rp200 triliun dari APBN 2020 untuk penanganan wabah ini. Anggaran itu di luar anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan virus corona.
Sandiaga juga mengusulkan pemerintah memerlukan realokasi anggaran sebesar Rp200 triliun dari APBN 2020 untuk penanganan wabah ini. Anggaran itu di luar anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan virus corona.
Sebanyak Rp50 triliun di antaranya, menurut Sandi, harus digelontorkan untuk membantu 40 persen masyarakat miskin Indonesia.
Menurut Sandiaga, bantuan itu harus disalurkan secepatnya. Bantuan, kata dia, akan membuat masyarakat lebih tenang sehingga tak harus ke luar rumah untuk bekerja.
Sandiaga menilai DKI Jakarta siap untuk isolasi total atau lockdown. Dia juga berpendapat, 463 kasus positif Covid-19 di Ibu Kota saat ini bukanlah angka akurat.
Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta ini memprediksi, kasus yang ada akan jauh lebih tinggi jika dilakukan tes massal. Ia mengatakan rapid test memang salah satu opsi, tetapi ia menilai masih akan banyak kasus tak terdeteksi.
"Jumlahnya masih akan jauh dari yang sudah terkonfirmasi karena kita kesulitan mendatangkan fasilitas tes yang akurat," ucap Sandiaga.
Opsi partial lockdown bukan kali ini saja disampaikan. Sebelumnya, para ahli juga menyarankan pemerintah melakukan lockdown Jakarta dan Bali yang dinilai sebagai episentrum wabah Covid-19 di Indonesia.
Ainun Najib, inisiator laman KawalCOVID19.id, berkali-kali menyampaikan pentingnya pemerintah Indonesia menerapkan lockdown. Hal ini diperlukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terus tumbuh secara eksponensial. Artinya, jumlah kasus dalam tiga hari bisa naik menjadi dua kali lipat.
Jika pemerintah pusat menolak lockdown, maka pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) dan Bali harus secepatnya mengambil keputusan. Hal ini penting mengingat arus perpindahan manusia keluar dari Jabodetabek mulai terlihat masif, seperti ke Wonogiri dan NTT, untuk pulang kampung.