SOLOPOS.COM - Wanita polisi atau polwan diterjunkan mengawal prosesi ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. (Bisnis-Arabnews)
Solopos.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia alias Sahi menghormati dan memahami keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji 1442 H/2021 M. Sebagai gantinya, Sahi mendesak pemerintah melobi pemerintah Arab Saudi menambah kuota pada musim haji berikutnya.
Hal ini disampaikan Sahi melalui pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani Ketua Umum Sahi Abdul Khaliq Ahmad dan Sekjen Sahi H.M. Agoest Zakaria, Jumat (4/6/2021).
"DPP Sahi menghormati dan dapat memahami keputusan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan aktual dan rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan secara syar’i dalam pengambilan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tersebut," tulis Abdul Khaliq pada poin pertama pernyataan sikapnya seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Sabtu (5/6/2021).
Baca Juga: Haji Indonesia Batal, Bagaimana Malaysia?
Baca Juga: Haji Indonesia Batal, Bagaimana Malaysia?
Selanjutnya, DPP Sahi mendorong agar pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan Kerajaan Arab Saudi dan Organisasi Konferensi Islam untuk memperoleh tambahan kuota haji pada musim haji berikutnya setelah berakhirnya Pandemi Covid-19. "Ini sebagai solusi dalam mengatasi daftar tunggu calon jemaah haji yang semakin panjang dan lama karena saat ini telah mencapai lebih dari lima juta orang yang antre dengan rata-rata masa tunggu lebih dari 21 tahun," ujar ketum Sahi.
Dalam pernyataan sikapnya tersebut, DPP Sahi juga mengajak kepada para calon jemaah haji untuk ikhlas dan bersabar atas keputusan ini, serta terus berdoa agar pandemi segera berakhir. "Ini karena semata-mata demi perlindungan kesehatan dan keamanan terhadap calon jemaah haji akibat Pandemi Covid-19," imbuhnya.
"Kekhawatiran terhadap keberadaan dana haji pascapembatalan keberangkatan sangatlah tidak beralasan," lanjut Abdul.
Baca Juga: Pemerintah Disarankan Dekati Arab Saudi
Apalagi, Menteri Agama, Ketua Komisi VIII DPR dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menjamin dana haji aman. Dana tersebut kini diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dan dikelola dengan prinsip syariah yang aman.
Terakhir, DPP Sahi menginstruksikan kepada seluruh Pengurus DPW dan DPD Sahi se-Indonesia untuk menyosialisasikan keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji ini dengan benar dan proporsional kepada masyarakat. Khususnya, sosialisasi kepada calon jemaah haji agar memahami kebijakan pembatalan itu dengan benar.
DPW dan DPD juga didesak mengawal jemaah agar tidak terprovokasi dengan opini yang menyesatkan, berita hoaks, dan ujaran kebencian dari kelompok manapun. Desakan lobi pemerintah Indonesia untuk melipatgandakan kuota jemaah pada musim haji bukan satu-satunya persoalan.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos