SOLOPOS.COM - Petinggi Koalisi Merah Putih sikapi keputusan MK, Kamis (21/8/2014) malam. (Rachman/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih kompak mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bahkan, Fraksi Partai Demokrat yang merupakan partai pendukung pemerintah saat ini, ikut mendukung pilkada melalui DPRD.
Partai Demokrat beralasan pilkada melalui DPRD bukan berarti mencabut hak demokrasi rakyat, namun justru memberikan pelajaran politik agar rakyat benar-benar memilih wakilnya yang dapat dipercaya. “Partai Demokrat akan konsisten membela kepentingan rakyat dengan memberikan pelajaran politik bahwa pemilihan tidak langsung juga bagian dari demokrasi,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf.
Menurutnya, dengan dipilihnya para anggota DPRD secara langsung oleh rakyat, mereka juga telah mendelegasikan haknya kepada para wakil mereka untuk menentukan kepala daerah. Di sisi lain, Nurhayati juga menjadikan pilkada langsung yang dilakukan selama ini telah terbukti menghabiskan banyak biaya.
Menurut Nurhayati, dengan pilkada di DPRD, maka biaya pilkada bisa dihemat bisa mencapai Rp41 triliun yang bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, mengatakan akan kembali menggelar rapat pekan depan untuk mendengar sikap masing-masing fraksi terkait wacana pilkada secara langsung.
Naja menjelaskan posisi dukungan maupun penolakan atas wacana pilkada melalui DPRD bisa saja berubah meski saat ini posisi untuk pemilihan tidak langsung masih kuat. Setelah melalui proses rapat pekan depan maka hasil putusan itu akan dibawa ke rapat kerja sebelum disahkan di rapat paripurna.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui Koalisi Merah Putih yang pada Pilpres 2014 lalu mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kompak mendukung pilkada tidak langsung. Partai itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Sedangkan partai yang menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).