SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara pemilihan umum. (ui.ac.id)
Solopos.com, JAKARTA—DPR RI dan penyelenggara pemilu sudah menyepakati waktu dan anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp86 triliun. Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyatakan tidak perlu ada polemik penundaan Pemilu 2024.
Junimart Girsang menilai anggaran Pemilu 2024 tidak perlu menjadi polemik terutama sampai mengarah pada isu penundaan pemilu. “Siapa yang bilang terjadi polemik terkait anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati di Komisi II DPR sebesar Rp86 triliun,” kata Junimart di Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Dia mengatakan Komisi II DPR menunggu tindak lanjut pembahasan anggaran Pemilu 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menurut Junimart, Komisi II DPR RI sudah mengadakan pertemuan informal dengan Pimpinan Banggar DPR terkait anggaran Pemilu 2024. Namun, Junimart enggan menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut.
Baca Juga: Luhut Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024, PDIP: Kapasitasnya Apa?
Baca Juga: Luhut Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024, PDIP: Kapasitasnya Apa?
“Komisi II DPR telah menindaklanjuti dalam pertemuan informal, saya sudah komunikasikan kepada Pimpinan Banggar DPR,” ujarnya.
Selain itu, menurut Junimart, Komisi II DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU-Bawaslu untuk mengevaluasi pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 pada 11 April 2022.
Baca Juga: Azyumardi Azra: Rakyat Susah Cari Makan, Setop Bicara Penundaan Pemilu
Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait sehingga akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. “Terkait dengan Pemilu 2024, tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan,” kata Puan.
Usulan penundaan Pemilu 2024 berasal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara pada Februari 2024.
Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga ikut mendukung penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Anatomi Big Data Pendukung Penundaan Pemilu 2024 yang Tidak Masuk Akal
Terakhir Menko Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki big data yang berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin Pemilu 2024 ditunda. Dia mengklaim data itu benar ada, namun tidak ingin membukanya ke publik.