Denpasar— Pemerintah Provinsi Bali tahun ini mengalokasikan dana Rp 1,6 miliar untuk program rehabilitasi kawasan hutan dengan sasaran penanaman pohon keras seluas 500-600 hektare.
“Alokasi dana APBD itu diprioritaskan untuk menghijaukan lahan kritis dalam kawasan hutan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Buana di Denpasar, Jumat (9/7).
Ia mengatakan, Pemprov Bali bertekad untuk terus menghijaukan lahan-lakan kritis dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.
“Khusus dalam kawasan hutan tahun ini disasar 500-600 hektare dengan berbagai jenis tanaman keras yang tahan kering, dengan kondisi yang sangat kritis” ujar Agung Buana.
Provinsi ini memiliki lahan kritis seluas 25.338 hektare tersebar di delalapan kabupaten dari sembilan kabupaten/kota. Namun lahan kritis tersebut sebagian besar terdapat di Kabupaten Karangasem, Klungkung, Buleleng dan Bangli.
Lewat berbagai program penghijauan untuk luar kawasan hutan dan reboisasi dalam kawasan hutan, diharapkan lahan-lahan kritis tersebut dapat dihijaukan secara bertahap, harap Agung Buana.
Program penghijauan tersebut mengembangkan tanaman kayu lokal khusus yang nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri kecil dan kerajinan rumah tangga, khususnya pembuatan patung.
Lokasi pengembangan tanaman kayu khusus untuk bahan pembuatan patung itu tersebar di wilayah Jembrana dan Buleleng, dengan menerapkan sistem tumpang sari. Penanamannya dipadukan dengan budidaya jagung, ketela dan aneka jenis kacang-kacangan lainnya.
Bali memiliki kawasan hutan seluas 130.686 hektare yang terdiri atas hutan lindung 95.766 hektare (73,28 persen), hutan konservasi 26.293 hektare (20,12 persen) dan hutan produksi 8.626 hektare (6,60 persen).
“Melalui gerakan penghijauan, termasuk penanaman kayu bahan baku patung pada lahan-lahan kritis, baik dalam kawasan maupun tanah milik masyarakat diharapkan mampu menjadikan Bali yang sejuk serta menjaga ekosistem fungsi kawasan hutan,” jelas Agung Buana.
ant/rif