SOLOPOS.COM - Rocky Gerung memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (23/4/2019). (Antara)
Solopos.com, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menduga penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK merupakan persiapan kalangan tercemari korupsi menuju ke 2024. Seperti diketahui, pada 2024 iyu dijadwalkan pemilihan umum.
"Jadi disingkirkannya ke-75 personel di KPK itu adalah bagian dari persiapan korupsi baru, hanya itu soalnya," ucap Rocky dalam diskusi daring di kanal YouTube Mardani Ali Sera, Jumat (21/5/2021).
Rocky Gerung menyebut pelemahan KPK lewat dibebastugaskannya 75 pegawai lembaga itu tidak perlu dihalang-halangi lagi. Pasalnya, hal tersebut merupakan satu paket dari hukum sosiologi yang sedang bekerja.
Baca Juga: Diguncang Polemik TWK, KPK OTT Bupati Nganjuk
Baca Juga: Diguncang Polemik TWK, KPK OTT Bupati Nganjuk
"Kan diujungnya harus ada pelemahan KPK supaya lengkaplah proses pembusukan politik, political decaying," ucapnya.
Dia menilai KPK adalah sasaran utama yang musti dibusukan terlebih dahulu. Menurutnya, partai-partai besar saat ini diisi oleh koruptor.
Rocky mengatakan partai-partai itu butuh dana yang besar untuk 2024. Saat ini, lanjut Rocky uang mereka sudah habis. "Ya, memang partai besar ini mempersiapkan agenda korupsi, ya kenapa, karena uangnya habis sementara di 2024 dia butuh uang banyak," katanya.
KPK, sambung Rocky, adalah monumen untuk mengakhiri arogansi kekuasaan dan mematahkan agenda korupsi tersebut. Polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, menurut Rocky Gerung adalah bagian dari rentetan robohnya bangsa ini.
"Kalau KPK enggak roboh maka enggak ada pelajaran etis yang kualitatif, yang absolut, untuk menilai bahwa rezim ini memang rezim yang korup," ucapnya.
Baca Juga: Jamur Punya Efek Antikanker, Ini Hasil Penelitian!
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo buka suara terkait polemik 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Dia menegaskan bahwa hasil tes tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian puluhan orang tersebut.
Dalam pernyataan video, Jokowi menyebutkan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.
Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK beberapa waktu lalu diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan di tubuh komisi antirasuah itu. “[Hasil tes] Tidak serta merta menjadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” katanya, Senin (17/5/2021).
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos