SOLOPOS.COM - Ilustrasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. (Dok. Solopos)
Solopos.com, JAKARTA — Indonesia ikut menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menekan Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina. Hal ini terkuak dalam sesi darurat Majelis Umum PBB yang diadakan Rabu (2/3/2022).
Indonesia diketahui mengambil langkah ini bersama 140 negara dunia lainnya. Dalam resolusi itu, negara dunia juga ikut mengutuk langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang memutuskan untuk menempatkan persenjataan nuklir negara itu dalam posisi siaga.
Jumlah negara yang menyetujui resolusi PBB sebanyak 141 negara setuju mengutuk tindakan Rusia, sebanyak lima negara tidak setuju, dan 35 negara lainnya abstain.
Baca Juga: Dampak Serangan Rusia, Warga Ukraina Berlindung di Ruang Bawah Tanah
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu, mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasi Rusia di Ukraina.
“Resolusi Majelis Umum PBB hari ini mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres melalui akun Twitter resminya, Rabu (2/3/2022) seperti dilansir Antaranews.
“Masyarakat dunia ingin agar penderitaan yang dialami oleh korban dari serangan di Ukraina tersebut segera berakhir,” kata Guterres.
Oleh karena itu, dia bertekad dengan segala daya upayanya untuk berusaha menghentikan aksi permusuhan yang terjadi dan mengupayakan negosiasi darurat demi terciptanya perdamaian di Ukraina.
Baca Juga: Konflik Rusia-Ukraina Berdampak pada Kesejahteraan Indonesia, Kok Bisa?
“Saya akan terus melakukan segala daya upaya untuk menghentikan permusuhan dan mengupayakan negosiasi dengan segera sehingga perdamaian segera terwujud,” katanya.
Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Shahid menegaskan bahwa resolusi tersebut menuntut agar Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militer dari wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional.
“Saya bersama dengan negara-negara anggota (PBB) ingin menyuarakan kekhawatiran kami terhadap ‘laporan tentang serangan di sejumlah fasilitas sipil seperti permukiman, sekolah dan rumah sakit, serta serangan terhadap warga sipil, termasuk perempuan, lansia, dan penderita disabilitas serta anak-anak’,” katanya, mengutip teks yang ia baca pada Rabu, berdasarkan laporan di situs resmi PBB.