SOLOPOS.COM - Irjen Pol. Basaria Panjaitan (Dika Irawan/JIBI/Bisnis)
Revisi UU KPK menuai kontroversi namun capim KPK Basaria Panjaitan mendukungnya.
Solopos.com, JAKARTA – Salah seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inspektur Jenderal Pol. Basaria Panjaitan menilai tak ada yang salah dengan ikhtiar DPR merevisi Undang-Undang tentang KPK.
“Bagus saja,” kata Basaria seusai upacara kenaikan pangkat perwira Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Menurut Staf Ahli Sosial Politik Kapolri itu yang terpenting dari revisi tersebut hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaaan berjalan dengan baik.
Sebab, ujarnya, KPK mesti mendukung polisi dan kejaksaan supaya lebih maju dan efisien dalam penegakan hukum. “Karena itu tujuan dibentuknya KPK,” katanya.
Saat disinggung terkait pembatasan umur KPK hanya 12 tahun, Basaria menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke legislatif. Tapi menurut dia apa yang dilakukan legislatif merupakan upaya perbaikan terhadap komisi tersebut.
“Saya punya keyakinan mereka tidak ada niat untuk melemahkan KPK,” kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang No. 30/2002 tentang KPK hingga masa sidang berikutnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah masih ingin memastikan perbaikan ekonomi nasional berjalan baik.
Untuk itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas revisi UU KPK setelah masa reses lembaga legislatif tersebut.
“Mengenai penyempurnaan UU KPK, kami masih menunggu masa persidangan yang akan datang, karena pemerintah merasa masih perlu memastikan perbaikan ekonomi nasional berjalan baik,” katanya di Istana Merdeka, Selasa (13/10/2015).