SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com) — Wacana reshuffle kabinet mencuat setelah pidato Presiden SBY terkait hubungan partai koalisi, Selasa (1/3/2011). Jka SBY melakukan reshuffle karena pecahnya suara partai koalisi saat menyikapi angket mafia pajak, hal itu dinilai akan mencoreng citra SBY.
“Kalau reshuffle diambil jalan untuk menyelesaikan masalah, SBY akan kehilangan citranya dari figur yang bersih dan memerangi mafia pajak,” ujar peneliti The Future Institute dan dosen Universitas Paramadina, Rico Marbun, Jumat (4/3/2011).
Menurut Rico, bukan sebuah solusi jika SBY mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi. Padahal Golkar dan PKS dari awal sudah berkomitmen untuk mendukung pemerintahan hingga masa akhir jabatan SBY nanti.
“SBY harus mempertimbangkan, komposisi saat ini cukup baik. Golkar masuk belakangan (koalisi), PKS secara mendasar bukan hanya mendukung tapi mengusung. Komitmen dua partai itu harus diperhitungkan,” imbuhnya.
Rico mengatakan, kinerja menteri Golkar dan PKS saat ini tak bisa dibilang baik atau terlalu buruk. Namun keputusan reshuffle berdasarkan kinerja menteri bersamaan dengan isu pecahnya koalisi akan merugikan SBY.
“Melakukan resuhffle atas nama kinerja menteri tidak tepat ditengah gonjang-ganjing pecah koalisi,” jelasnya.
Mengajak bergabung partai oposisi seperti PDIP dan Gerindra menurut Rico juga bukan solusi. Sebab, selain dari awal mereka sudah beroposisi, SBY tidak mendapat jaminan suara penuh dari dua partai tersebut.
“Masuknya PDIP dan Gerindra tidak menjamin. Apalagi ada statement dari PDIP bahwa yang ingin bergabung dengan pemerintah akan dipecat. Artinya PDIP tidak bisa dipegang 100% suaranya,” paparnya.
Penyebab utama pecah koalisi, lanjut Rico, adalah komunikasi yang kurang baik dalam Setgab. Untuk itu sebaiknya SBY sebagai Ketua Setgab harus memperbaiki komunikasinya. “Ini kegagalan Demokrat merangkul partai-partai di Setgab. Komunikasi Setgab harus diperbaiki,” tutupnya.
(dtc/try)