SOLOPOS.COM - Pramono Anung (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
Reshuffle Kabinet Jokowi kembali berembus namun pihak Istana meminta publik menghormati kewengan Presiden.
Solopos.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menegaskan reshuffle anggota Kabinet Kerja sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kewenangan itu pun diatur dalam Undang-Undang (UU) melalui hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pihak menyerahkan kewenangan terkait perombakan kabinet kepada Presiden.
“Kita harus menghormati kewenangan Presiden, dan dalam memutuskannya Presiden tentu akan mendengarkan, serta berkonsultasi dengan Wakil Presiden,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Pramono menuturkan selama ini memang ada pihak yang menyebut telah meminta dua nama untuk di-reshuffle dari Kabinet Kerja. Tetapi hal itu tidak akan memengaruhi keputusan Presiden dalam mengambil kebijakan.
Menurutnya, saat ini pemerintah juga tidak ingin menanggapi pernyataan terkait dua nama yang akan di-reshuffle dari Kabinet Kerja. Pasalnya, Partai Amanat Nasional (PAN) telah membantah pernyataan salah satu Ketua DPP-nya yang menyatakan akan mendapat dua kursi menteri.
“Itu [pernyataan terkait dua nama yang akan di-reshuffle] memang sempat tersebutkan, tetapi kan sudah dibantah PAN. Kalau sudah dibantah, ya sudah. Yang jelas, kalau ada reshuffle, itu sepenuhnya kewenangan Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua DPP PAN Aziz Subekti mengklaim telah mendapat informasi dari pihak Istana bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle jilid II.
Dia juga menyebutkan PAN akan mendapat jatah dua menteri, yakni untuk Taufik Kurniawan dan Asman Abnur.