SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden JK berbincang-bincang sesaat sebelum memimpin Sidang Kabinet sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Reshuffle kabinet Jokowi-JK tidak melibatkan KPK dan PPATK seperti saat penyusunan kabinet.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ketika menunjuk enam pembantunya dengan alasan waktunya mendesak.
Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden Jokowi menganggap figur pilihannya sudah cukup diketahui oleh publik sehingga integritasnya pun sudah dipertimbangkan secara matang.
“Presiden sudah mempertimbangkan integritas mereka, dan presiden sudah cukup mengenal, dan kemarin memang ada keperluan segera reshuffle, supaya kepastian bagi dunia usaha,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Ada tiga menteri koordinator (menko) yang diganti yang baru saat ini Menko Perekonomian dijabat Darmin Nasution, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Perdagangan dijabat Thomas Lembong, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung.
“Ini kurang bagus kalau reshuffle itu berlarut-larut karena kepastian politik saya kira penting untuk bisnis. Dalam situasi ekonomi melemah ini ya begitu, jadi Presiden ingin bentuk tim ekonomi yang punya pengalaman tangani krisis,” ujar Teten Masduki.
Meski tidak menggandeng KPK dan PPATK, Presiden mempersilakan kedua lembaga itu memeriksa laporan kekayaan para menteri baru.