SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015) sore. (Setkab.go.id)
Reshuffle kabinet Jokowi-JK dinilai diwarnai tekanan dari tiga kelompok.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap bimbang akibat terlalu banyak tekanan dari pihak luar. Pihak dari luar itu disinyalir terus mendesak Jokowi untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.
Hal tersebut yang dikemukakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romy), Syaifullah Tamliha.
“Presiden ini sudah mendapat tekanan. Ada tiga kelompok; pertama, dari partai koalisi; kedua, dari para relawan yang tidak rela (tak dapat jatah); dan ketiga, dari parlemen,” ujar Syaifullah di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2015), seperti dikutip Solopos.com dari Okezone.
Karena itu, anggota Komisi I DPR itu berharap reshuffle bukan karena desakan tiga kelompok tersebut yang ingin mengakomodasi kepentingan. Melainkan, berdasarkan kebutuhan dan ada keinginan dari masyarakat. “Oleh karena itu, saya berharap isu reshuffle itu dari publik terhadap kinerja para menteri,” katanya.
Kendati demikian, pria kelahiran Kalimantan Selatan ini yakin Jokowi tidak mudah diintervensi. Pasalnya, dia mengungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan golongan ataupun kelompok tertentu.
“Saya yakin Jokowi ini seperti ikan. Jadi, air laut boleh asin tapi ikan yang hidup di sana tidak ikut asin. Saya yakin Jokowi punya pendirian, dan tidak bisa ditekan,” pungkasnya.
Sebelumnya, PDIP mendukung penuh dilakukan reshuffle Kabinet Jokowi-JK (kabinet Kerja) jilid II, karena pemerintah sedang menghadapi persoalan yang berat. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, reshuffle semestinya bisa meringankan beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Saya berpegang pada pemerintahan berat menghadapi persoalan. Reshuffle ini, beban Presiden dibuat lebih ringan, jadi judulnya ringankan beban Presiden,” katanya di Jakarta, Sabtu (7/11/2015).