SOLOPOS.COM - Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) memimpin Sidang Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3 - 2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut pimpinan dan anggota DPR menyetujui Rancangan Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. (Bisnis.com).
Solopos.com, SOLO–Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah konten animasi yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus viral di media sosial.
Unggahan itu sebagai bentuk protes terhadap DPR yang mengesahkan RUU Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
BEM UI mengunggah postingan di media sosialnya dengan menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat.
Dalam animasi yang ditampilkan, gambar Puan berbadan tikus keluar dari atap gedung DPR didampingi gambar dua tikus lainnya.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang buka suara soal cuitan mereka di Twitter tersebut. Melki mengatakan DPR tak pantas lagi menyandang gelar sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurutnya, DPR saat ini lebih pantas disebut sebagai Dewan Perampok Rakyat karena menetapkan UU Cipta Kerja saat ribuan buruh menentang UU tersebut.
“Keputusan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat,” ucapnya.
Melki juga mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dengan DPR saat ini.
“Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini, karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi,” kata dia.
UI Angkat Bicara
Merespons viralnya unggahan BEM UI, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia mengatakan UI mendukung kebebasan menyampaikan aspirasi.
Hanya, aspirasi seharusnya juga diimbangi dengan analisis persoalan yang cermat. Selain itu, penyampaian informasi hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang sesuai adab dan budaya.
“Penyampaian pendapat dan aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan adab, budaya, dan peraturan perundang-undangan yang mengikat semua warga negara, termasuk sivitas akademika,” katanya.
Respons PDIP
PDIP, partai yang menaungi Puan Maharani, juga menanggapi viralnya unggahan BEM UI tersebut melalui politikus senior Hendrawan Supratikno.
Dia khawatir BEM UI dimanfaatkan kelompok tertentu untuk berkegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik.
“Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik. Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik-solutif. Menantang diskusi dan debat yang rasional-argumentatif. Bukan mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokoknya,” kata Hendrawan kepada wartawan.
Tanggapan Pemerintah
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menilai BEM UI didanai pihak asing. Tapi kritik tersebut kembali dijawab Ketua BEM UI Melki dengan kalimat yang tak kalah menohok.
Dia meminta Faldo membuktikan BEM UI telah disusupi pihak asing. Melki mengatakan Faldo seharusnya memahami kritik BEM UI untuk menyadarkan anggota dewan.
Komentar Netizen
Sementara, netizen di Twitter dan Instagram mengkhawatirkan keselamatan anggota BEM UI yang telah mengunggah konten “tepi jurang” tersebut.
Instagram dan media sosial BEM UI lainnya masih aman dan aktif. Tampak hanya ada beberapa warganet yang menyerang, namun tertutup dengan komentar dukungan dari warganet.
Kebanyakan netizen menyampaikan terima kasih atas keberanian BEM UI menyuarakan pendapat mereka.
Di sisi lain, Instagram Puan Maharani juga cukup bersih dari komentar netizen tentang sindiran yang dilontarkan BEM UI kepadanya.