SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta--Wakil Ketua DPR Pramono Anung tidak sepakat dengan usulan pemotongan dana remunerasi bagi anggota DPR pembolos. Jika usulan itu diterapkan, kinerja DPR seolah hanya ditentukan oleh kuantitas waktu.
“Saya termasuk yang tidak setuju pemotongan remunerasi kepada anggota Dewan. Nanti seperti buruh lepas saja,” kata Pram, sapaan akrab Pramono, usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/7).
Namun, untuk usul pengadaan pemindai jari (finger print), mantan Sekjen PDIP sangat menyetujuinya. “Masuk ke toilet pake finger print, masuk ke ruang rapat pake lagi. Jadi biar tidak hanya menitipkan tanda tangan. Hasilnya kemudian bisa diumumkan kepada publik,” kata Pram.
Pram mengatakan, jumlah anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna hari ini sudah mengalami peningkatan dari rapat sebelumnya. “Kehadiran fisik sebanyak 407 anggota, ini menunjukkan segala kritikan di ruang publik, lumayan berhasil,” ujarnya.
dtc/nad