SOLOPOS.COM - Rektor UTP Solo Winarti
Solopos.com, SOLO–Rektor Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Solo, Winarti, 65, dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu kebijakan publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta (Unisri), Senin (30/1/2023) lalu.
Dari rilis yang diterima Solopos.com, Rabu (1/2/2023), Winarti sudah menerbitkan beberapa jurnal ilmiah dan melakukan 14 penelitian kebijakan publik baik itu di tingkat kota maupun daerah.
Dia juga pernah mengisi seminar di Khon Kaen University Thailand 2013 dan Universitas Teknologi Malaysia 2017 dan 2019.
Selain itu, dia pernah merumuskan kebijakan publik/rekayasa sosial di tingkat daerah seperti Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Pacitan, dan Kota Solo.
Dalam pidato orasinya, Winarti mengutarakan tentang kapitalisasi yang semakin menguat dalam strategi pembangunan pengelolaan potensi daerah. Dalam mengembangkan potensinya, pemerintah kota/kabupaten bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Banyak daerah dalam mengembangkan potensi alamnya diserahkan pada investor (pemilik modal). Alasannya pun klasik, seperti pemerintah daerah tidak memiliki modal yang cukup, tidak ada SDM yang berkompeten atau agar pertumbuhan ekonomi bisa cepat.
“Investasi ini bertujuan mendapat hasil sebanyak mungkin dan bisa jadi melupakan aspek lain seperti kerusakan lingkungan, tercerabutnya budaya asli masyarakat, kearifan lokal dan lain sebagainya,” kata dia.
Winarti menambahkan jika potensi yang dimiliki setiap daerah dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan sumber daya hidup, maka hal ini akan membawa pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Jika potensi daerah dapat dikembangkan sebagai motor penggerak pembangunan maka daerah akan mampu menentukan dan menetapkan skala prioritas yang tepat dan sesuai kemampuan,” ungkap perempuan kelahiran Boyolali itu.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, Winarti mengatakan pemerintah seringkali tidak terbuka. Hasil evaluasi terkadang tidak dipublikasikan ke masyarakat. Padahal, kata dia, kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik.
Dia mengatakan salah satu tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya untuk kesejahteraan kelompok tertentu saja.
“Sehingga pejabat daerah bupati/walikota memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan harus memikirkan bagaimana seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi pembangunan daerahnya,” kata dia.