JAKARTA – Demi memperkuat hasil rekonsiliasi dan mendukung penuh kekuasaan Dwi Tunggal antara Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan maka tercetuslah suatu rencana pembentukan paguyuban sentana dan kerabat keraton dengan nama Paguyuban Surakarta Hadiningrat.

Pencanangan paguyuban itu diutarakan dalam acara tasyakuran terwujudnya kepemimpinan dwi tunggal dan silaturahmi sentana dan kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat di Sasana Wiwaha, kediaman GRA Mooryati Soedibyo, JL Ki Mangun Sarkoro No 69, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2012).

“Mudah-mudahan apa yang ingin kita capai bersama hari ini yaitu mewujudkan Dwi Tunggal kepemimpinan keraton Surakarta Hadiningrat maka Insya Allah pencanangan pembentukan paguyuban sentana Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan langkah awal yang konstruktif menuju masa depan Keraton Surakarta yang lebih baik,” ujar KGPH Panembahan Agung Tedjowulan.

KGPH Tedjowulan juga mengutarakan terwujudnya Dwi Tunggal kepemimpinan Keraton Surakarta ini sangat penting artinya untuk mencapai tujuan dimana salah satunya adalah untuk mempersatukan kembali keraton, sentana dalem dan abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat. Tujuan lainnya sebagai salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilah luhur budaya Keraton termasuk renovasi bangunan keraton dan perlindungan peninggalan leluhur lainnya sesuai dengan UU Cagar Budaya.

Saat ditanya mengenai sikapnya terkait masih adanya penolakan dari beberapa sentono terkait hasil rekonsiliasi, KGPH Tedjowulan sempat meradang. “Siapa yang nolak? Siapa?,” ujarnya dengan nada meninggi. Ia menegaskan keraton itu mengikuti dan berpedoman pada sabda pandhita ratu. “Jadi perintah sunan apa ya ikuti saja. Tidak ada penolakan, kami dwi tunggal jalan terus,” tegas KGPH Tedjowulan.

Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut baik berakhirnya perpecahan di internal keraton. “Saya menyambut setelah bertahun-tahun akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, tanpa gesekan,” tegas Jokowi yang hadir dengan menggunakan kemeja kotak-kotak khasnya.

Jokowi juga menampik bahwa keterlibatannya dalam rekonsiliasi itu sebagai upaya pencairan dana dari pemerintah kepada keraton yang masih dibekukan. “Oh ndhak, ini proses dimana pemerintah ikut bertanggung jawab dalam merukunkan dan menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut, dan akhirnya beliau-beliau rukun. Tetapi tentu saja bila terjadi kerukunan dalam internal keraton maka hubungan dengan pemerintah mengenai APBD Kota, Provinsi dan APBN akan menjadi lebih mudah,” tegasnya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif