SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Reformasi birokrasi menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Solopos.com, JAKARTA — Reformasi birokrasi menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Oleh sebab itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kementerian dan lembaga teknis merealisasikan reformasi birokrasi.
Salah satunya yakni melalui perbaikan pola perekrutan pegawai dan kemudahan perizinan kegiatan usaha.
“Ditentukan indikator keberhasilan dan peta jalan reformasi birokrasi. Dikatakan pak Wapres harus ada perubahan mentalitas dari aparatur sipil negara,” ujar Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi seusai menghadiri rapat terkait reformasi birokrasi yang dipimpin Jusuf Kalla sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. di Kantor Wakil Presiden, Kamis (9/7/2015).
Dalam rapat tersebut, Wapres memberi arahan agar pola perekrutan pegawai dilaksanakan dengan lebih baik dan jujur tanpa ada nepotisme dan kolusi.
Selain itu, ketua komite juga mengimbau agar pengembangan karier dan promosi harus mengikuti ketentuan yang ada untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik.
Hal lain, JK, sapaan akrabnya, menitikberatkan pada pentingnya pelayanan publik, yakni melalui kemudahan perizinan kegiatan usaha demi mempercepat program pembangunan dan penyerapan anggaran negara.
Dalam rapat tersebut, JK juga menyinggung pentingnya kebijakan anti-kriminalisasi pejabat negara sebagai upaya mempercepat pembangunan. Hal itu sesuai dengan UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintah.