SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Realisasi rumah aspirasi DPR yang dananya mencapai Rp 209 miliar per tahun terus menuai kontroversi. Salah satunya karena proyek pengadaan dan pengelolaannya kelak diyakini rawan korupsi.
“Ini DPR memperkaya diri sendiri. Mereka mencari jalan agar mendapat penghasilan tambahan dengan jalan lain,” ujar peneliti ICW, Emerson Junto, usai acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/8).
Emerson selama ini melihat proses pengadaan barang di DPR tidak transparan. Dia khawatir buntut dari pengadaan rumah aspirasi yang tidak transparan mengarah praktik korupsi.
“Di balik pengadaan rumah aspirasi ini sangat rawan korupsi. Angkanya terlalu besar,” terang Emerson.
Untuk itu, Emerson berharap DPR terbuka kepada masyarakat di dalam setiap tahapan jika rencana ini direalisasikan. Rencana ini hanya bisa diteruskan jika masyarakat menyetujui.
“Dia harus melaporkan pertanggungjawaban, kita khawatir ini cuma upaya buat memperkaya diri sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat agar terpilih lagi,” tandasnya.
dtc/rif