Telkomsel Garap Ribuan Infrastruktur Jaringan Seluler di Ibu Kota Baru

Teknisi Telkomsel. (Detik.com/Rachman)
30 Agustus 2019 06:10 WIB Anitana Widya Puspa Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular Tbk. menyiapkan rencana pembangunan ribuan base transceiver station (BTS) di kota dan kabupaten Kalimantan Timur berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota baru.

Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini mengatakan, ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur ini sudah memiliki kesiapan infrastruktur teknologi digital terbaik se-Kalimantan. Provider Telkomsel menggelar hingga 5.500 unit base transceiver station (BTS) kota/kabupaten Kaltim.

Emma menyatakan, Telkomsel merupakan market leader industri telekomunikasi Kalimantan. Perusahaan telah mengembangkan jaringan komunikasi hingga memasuki area terluar dan perbatasan.

Dua lokasi ibu kota di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara pun memiliki kesiapan infrastruktur jaringan memadai. Telkomsel sudah menyediakan 1.140 BTS (Kukar) dan 220 BTS (Penajam). “Mayoritas BTS ini adalah teknologi broadband 3G/4G,” jelasnya melalui keterangan resmi Kamis (24/8/2019).

Selain itu, Telkomsel juga memperhatikan jaringan di wilayah perbatasan. Mereka menjadi penyedia jaringan pertama di Mahakam Ulu yang berbatasan langsung Malaysia.

Layanan komunikasi ini membangun 19 BTS di sembilan titik lokasi Mahakam Ulu. Tiga BTS di antaranya berada di perbatasan dengan Malaysia. Ia menjelaskan, Telkomsel juga sedang fokus pengembangan ekosistem digital di Kaltim. Pengembangannya sesuai kesiapan infrastruktur jaringan sudah ada.

Adapun pelanggan Telkomsel di Kaltim sudah menikmati layanan data kualitas 4.9G. Layanan data yang didukung infrastruktur 4.9G BTS di Balikpapan.

Sementara itu penetrasi pelanggan pengguna smartphone sebanyak 70 persen di Kutai Kartanegara dan 66 persen di Penajam Paser Utara. Empat GraPARI di Kukar dan satu di Penajam,” bebernya.

Emma juga menuturkan, Telkomsel ingin turut mewujudkan smart city di Kalimantan Timur. Kolaborasi dengan pemerintah daerah mewujudkan aplikasi layanan masyarakat.