KPK Buka Kemungkinan Tersangka Baru Usai Penggeledahan di Solo

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, menjawab pertanyaan wartawan mengenai kasus suap lelang proyek PUPKP Kota Jogja, di sela kegiatan KPK di Hotel Novotel Solo, Sabtu (24/8 - 2019). (Solopos / Arif Fajar S)
25 Agustus 2019 17:00 WIB Arif Fajar Setiadi Nasional Share :

Solopos.com, SOLO — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengumpulkan bukti-bukti lanjutan dan memeriksa beberapa saksi terkait kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja. KPK menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

“Tidak tertutup kemungkinan untuk itu [tersangka baru]. Tapi apakah dari kalangan jaksa juga atau dari pihak lain, harus melihat dulu perjalanan kasusnya. Karena masing-masing saksi dan tersangka masih dimintai keterangan, bahwa akan berkembang ke arah mana kita tidak bisa menebak. Jadi akan kita lihat berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, dan tersangka,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, di sela-sela Pelatihan Jurnalis Lawan Korupsi di Ruang Borobudur, Hotel Novotel Solo, Sabtu (24/8/2019).

Sampai sejauh ini, lanjut Yuyuk, penyidik masih melakukan penggeledahan jadi masih mengumpulkan bukti-bukti lanjutan dan pemeriksaan beberapa saksi. Mengenai hasil dair penggeledahan, dia mengaku belum mendapatkan informasi.

“Kita tunggu dulu penyidik sudah menemukan bukti apa dan bagaimana hasil penelusuran saksi-saksi. Yang pasti, penyidik akan membutuhkan informasi lebih lanjut untuk pergembangan kasus ini. Kasus yang pokok akan ditelusuri lebih lanjut, karena kasus OTT baru kemarin dan masih harus pengumpulan informasi berdasarkan keterangan saksi-saksi,” ujarnya.

Mengenai temuan uang ratusan juta dari hasil penggeledahan KPK di rumah pribadi salah satu ASN di lingkup Dinas PUPKP Kota Jogja apakah statusnya akan jadi tersangka, menurut Yuyuk semua kemungkinan terbuka.

“Sekarang ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti, termasuk yang dari hasil penggeledahan dan tidak menutup kemungkinan ada pengembangan kasus yang sudah ditangani.

OTT di Solo dan Jogja ini menjadi tangkapan pertama KPK terhadap jaksa yang masuk dalam Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Menurut Yuyuk, jaksa yang tergabung dalam tim memang rentan menerima suap.

“Pengawas atau auditor atau orang yang memiliki kewenangan mengawasi justru melakukan penyelewengan atau bahkan melakukan suatu hal yang lebih untuk mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Sekali lagi justru peran pencegahan itu, kalau di pemerintahan itu irjennya pengawasnya itu dari sisi kompetensi harus ditingkatkan, bahwa dia bisa mengawasi dan tahu apa yang diawasi. Mengawasi juga harus bersamaan tidak diserahkan kepada penegak hukum saja, sementara penegak hukum punya potensi untuk melakukan itu [korupsi],” jelas Yuyuk.