Lingkaran Setan Perjalanan Dinas

Tasroh - Istimewa
21 Agustus 2019 10:00 WIB Tasroh Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (15/8/2019). Esai ini karya Tasroh, aparatur sipil negara anggota tim desain anggaran daerah dan alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang. Alamat e-mail penulis adalah tasroh@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan keluhan kepada publik terkait belum berhasilnya ”mengerem” syahwat perjalanan dinas para penyelenggara negara, pejabat publik (pusat dan daerah), hingga para kepala daerah.

Salah satunya adalah kerumitan memutus hobi ”pelesiran” para birokrat hingga kepala daerah dengan mengatasnamakan perjalanan dinas, studi banding, atau studi komparatif. Di banyak instansi, termasuk lembaga legislatif, BUMN, hingga kepala daerah belakangan kian banyak yang melakukan perjalanan dinas atau sebutan lain hingga keliling dunia, blusukan ke negeri orang secara rombongan untuk dan atas nama studi komparatif, entah apa yang ”dibanding-bandingkan”.

Kasus paling mutakhir adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang berkunjung ke Kolombia hingga keliling negara-negara Amerika Latin untuk memenuhi sebuah undangan yang sampai kasus tersebut menjadi viral kontroversial tak ada kejelasannya. Dana puluhan juta rupiah habis sekali jalan.

Demikian juga di berbagai instansi lainnya. Perjalanan dinas juga tak mampu dikendalikan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2018 menyatakan setiap tahun dana Rp1,2 triliun melayang untuk dan atas nama anggaran perjalanan dinas. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memperingatkan para pejabat dan kepala daerah untuk aktif mengendalikan kebiasaan perjalanan dinas yang menjadi kewenangan mereka lantaran konon keuangan negara sedang mengalami defisit.

Langkah penghematan, termasuk mengerem anggaran perjalanan dinas, mendesak diterapkan di semua lini agar agenda penghematan tak sekadar hanya jadi wacana yang utopis. Pesan ini amat gamblang dan jauh hari dimandatkan PP No. 18/2012 tentang Penghematan Anggaran  hingga Perpres No. 4/2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga. Ketika ditelisik lebih jauh, ternyata tidak mudah dan lamban untuk mengerem belanja perjalanan dinas.

Di banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, anggaran perjalanan dinas dinilai paling steril dari kebijakan penghematan anggaran lantaran banyak dinilai para birokrat. Anggaran perjalanan dinas merupakan anggaran kompromil antara eksekutif dan legislatif atau yang paling mudah membelanjakannya, mudah penyerapannya, dan mudah mempertanggungjawabkannya. 

Pos Kompromi

Anggaran perjalanan dinas sudah jadi rahasia umum sebagai pos kompromi karena untuk mencapai kesepakatan nilai anggaran antara eksekutif dan legislatif (pusat dan daerah) bersama-sama saling ”menyandera” karena memang sama-sama menguntungkan.

Para wakil rakyat untuk dan atas nama keperluan studi banding (seolah-olah wajib dilakukan para wakil rakyat hingga ke berbagai negara), juga butuh menggalang dana segar dari sisa uang saku perjalanan dinas sesuai jabatan dan golongan.

Demikian pula di pihak eksekutif, butuh penghasilan tambahan di luar pendapatan pokok sebagai aparatur sipil negara atau birokrat yang sekaligus dengan dalih konsultasi, koordinasi, dan undangan merasa paling aman karena tak banyak dimintai pertanggungjawaban yang ketat dan terukur.

Para pengawas dan auditor keuangan negara juga tidak ada yang serius memperdebatkan untuk apa makna perjalanan dinas atau apa dampak (output dan outcome) bagi pencapaian target kinerja individu dan kelembagaan atau apa maknanya bagi peningkatan kualitas pembangunan dan layanan publik.

Para auditor dan pengawas keuangan negara selama ini justru yang dinilai sebagai pihak yang paling ”boros” dalam tata kelola perjalanan dinas di instansi mereka sendiri. Alih-alih mengawasi dan mengerem anggaran perjalanan dinas di berbagai instansi/lembaga di luar dirinya,  bahkan anggaran perjalanan dinas para birokrat di lembaga pengawas keuangan malah terus ”jebol”.

Inilah praktik birokrasi yang disebut budayawan Indra Trenggono (2018) sebagai ”jarkoni”, terminologi Jawa yang merupakan akronim dari mengajari untuk orang lain tapi dirinya sendiri tak mampu memberi contoh. Mung ujar tanpa bisa nglakoni.

Paradigma demikian pula yang disebut sebagai lingkaran setan tak berujung karena saling bercampurnya berbagai kebutuhan dan kepentingan yang semua berujung pada satu aksi: menggalang keuntungan finansial yang cepat, mudah, dan nyaris tanpa sanksi hukum serta tanpa pertanggungjawaban yang memadai. 

Presiden dan wakil presiden tampak terus mengajak pada pengguna anggaran di semua lini untuk menghemat anggaran dan mengalokasikan anggaran perjalanan dinas sehemat mungkin. Pertanyaannya adalah bagaimana mengerem ketat anggaran perjalanan dinas para pejabat, birokrat, dan kepala daerah, atau setidaknya bagaimana menyadarkan para birokrat untuk menghemat anggaran perjalanan dinas?

Kebijakan yang Nyata

Pertanyaan reflektif demikian mendesak direspons pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua dengan aksi kebijakan yang nyata dan terukur karena tampaknya jumlah (anggaran) perjalanan dinas selama ini sudah masuk kategori ”darurat” dalam lanskap agenda penghematan anggaran secara nasional sekaligus merespons kondisi defisit APBN.

Bayangkan, seperti riset Fitra (2018), konon total anggaran setahun perjalanan dinas setara dengan biaya pembangunan 100 embung besar yang bisa menampung banjir pada musim penghujan atau setara dengan biaya membangun 300 gedung sekolah di pelosok kampung atau setara dengan 5.000 bibit sapi pedaging untuk mencegah impor daging sapi!

Perlu bergegas membuat terobosan anggaran guna menekan sekuat mungkin anggaran perjalanan dinas. Tampaknya hobi perjalanan dinas serta rendahnya kesadaran para pejabat/birokrat untuk berhemat dengan melalui berbagai seruan, imbauan, hingga kebijakan pengereman perjalanan dinas selama ini, hanya akan menggantang asap.

Dengan dalih gaji kecil dan perjalanan dinas jadi sumber tambahan penghasilan, upaya mengerem apalagi menghentikan hanya akan jadi wacana serta ”pidato politik” yang beraroma pencitraan. Ada praktik yang baik seperti di Jepang, yakni dengan memastikan dan mengukur dampak (ouput, outcome, impact) perjalanan dinas.

Pengalaman saya ketika belajar di Jepang, isalnya, ketika ditunjuk dosen pembimbing tesis untuk melakukan riset di negara-negara ASEAN terkait layanan publik, kampus memberikan dana riset dan seluruh biaya perjalanan dinas (riset).

Sejak dini saya diberi tugas khusus membelanjakan dana perjalanan dinas tersebut tak hanya “pakai habis” untuk kebutuhan privat yang wajib dilaporkan tetapi yang jauh lebih rumit adalah menjelaskan kepada pejabat berwenang bahwa dana perjalanan dinas tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kualitas riset pelayanan publik, sekaligus menjadi rujukan banyak pemerintahan merespons tuntutan publik.

Paparan hasil penggunaan dana perjalanan dinas tersebut layaknya mempertahankan disertasi di depan penguji akademik yang akan menentukan apakah dampak, makna, dan pengaruh/hasil perjalanan dinas bagi pencapaian kinerja kelembagaan, misalnya dapat melahirkan inovasi layanan publik yang akhirnya berdampak pada kepuasan pelanggan/masyarakat.

Teknologi Komunikasi

Tercatat hanya 25% perjalanan dinas yang disepakati dan dinilai berdampak luas dan positif, sehingga hanya satu dari 1.000 pejabat/birokrat yang lulus uji dampak dan akhirnya secara alamiah menekan jumlah permohonan perjalanan dinas.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, pemanfaatan Internet, website, dan media sosial yang bisa merekam, mendata, dan melacak informasi sampai tuntas, sejak itu pemerintah Jepang melarang total perjalanan dinas bagi para birokrat, kecuali perdana menteri dan pejabat negara yang ditunjuk secara struktural.

Di luar itu dilarang dengan sanksi keras! Ketentuan tersebut disepakati semua pihak dan sebagai abdi pemerintahan wajib patuh dan loyal dengan pemimpin negara. Praktik demikian mampu menghemat anggaran hingga 75% setiap tahun.

Pada saat yang sama semua instansi/lembaga publik, termasuk perusahaan/industri di mana pun, dengan kesadaran sendiri membuka diri untuk dijadikan media belajar, media konsultasi, dan rujukan berbagai model layanan publik secara realtime online dengan memanfaatkan Internet tanpa harus repot-repot berkunjung ke lokasi secara fisik, apalagi rombongan studi banding “menumpang” anggaran negara tanpa parameter output dan outcome.

Oleh karena itu, jika pemerintah hendak serius menekan anggaran perjalanan dinas sekaligus mencegah lingkaran setan benar-benar melahirkan banyak setan (masalah pemborosan) pada masa mendatang, harus segera didesain mekanisme dan sistem perencanaan, implementasi, dan pelaporan dan tindak lanjut sehingga dana puluhan juta rupiah hingga ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah uang negara tersebut tidak sia-sia, sekadar jadi sumber penghasilan tambahan yang nyaris tanpa makna bagi instansi/lembaga.

Instansi/lembaga yang bertugas merencanakan anggaran, mengawasi keuangan, harus mulai merancang agar dana perjalanan dinas benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan kelembagaan sehingga efektif, efisien, dan produktif. 

Tugas pimpinan lembaga/instansi (pusat dan daerah) untuk bersama-sama melakukan evalusi total sekaligus berperan dalam memberikan penyadaran dan memimpin penghematan perjalanan dinas dan tanpa ewuh pakewuh konsisten bertanggung jawab mengerem perjalanan dinas para bawahan secara jujur dan bertanggung jawab.

Yang terakhir inilah yang amat sulit diterapkan lantaran amat langka birokrat yang bisa menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat yang dengan penuh dedikasi berjuang tanpa pamrih menekan belanja perjalanan dinas.

Karena kebiasan turun-temurun, hingga kegiatan tak penting tanpa dampak pun harus dilakukan dengan perjalanan dinas. Hanya dengan keteladanan, pengendalian berkelanjutan, dan ketegasan pimpinan/kuasa pengguna anggaran perjalanan dinas tak lagi jadi lingkaran setan. Kita tunggu gebrakan Presiden Joko Widodo memimpin pengendalian perjalanan dinas.